Minggu, 19 Juli 2026
Beranda / /

  • Mayoritas Driver Ojol Pilih Jadi Pengusaha Mikro, Menteri UMKM Siapkan Payung Hukumnya
    Ekonomi | 4 hari lalu
    Mayoritas Driver Ojol Pilih Jadi Pengusaha Mikro, Menteri UMKM Siapkan Payung Hukumnya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online (ojol) lebih memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibanding pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan ratusan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim.

  • Dokumen Tanah Wakaf Hilang, Sertipikat Tetap Bisa Diurus Lewat Jalur Hukum
    Pemerintahan | 8 hari lalu
    Dokumen Tanah Wakaf Hilang, Sertipikat Tetap Bisa Diurus Lewat Jalur Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dokumen tanah wakaf yang hilang atau tidak lagi lengkap bukan berarti aset tersebut tidak dapat disertipikatkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan masyarakat tetap memiliki jalur hukum untuk memperoleh sertipikat tanah wakaf.

  • Istana Respons Penggeledahan Terkait Kasus Jampidsus, Tegaskan Hormati Proses Hukum
    Pemerintahan | 9 hari lalu
    Istana Respons Penggeledahan Terkait Kasus Jampidsus, Tegaskan Hormati Proses Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penggeledahan di 13 lokasi yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri pada Rabu (8/7/2026) menyita perhatian publik. Aksi tersebut menjadi sorotan karena berlangsung beriringan dengan penjagaan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

  • China Vonis Mati Mantan Pejabat Nanjing, Suapnya Tembus Rp5 Triliun
    Dunia | 10 hari lalu
    China Vonis Mati Mantan Pejabat Nanjing, Suapnya Tembus Rp5 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Beijing - Pengadilan di China menjatuhkan hukuman mati kepada Yang Youlin, mantan pejabat senior di Nanjing, setelah terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau sekitar US$324 - 325 juta selama tiga dekade. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berada di atas Rp5 triliun, bergantung kurs yang digunakan.



  • KIP Aceh Gandeng Kejati Perkuat Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilu
    Polkum | 11 hari lalu
    KIP Aceh Gandeng Kejati Perkuat Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Aula Kantor Kejati Aceh pada Rabu, 8 Juli 2026, sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

  • Kasus Syariat Menurun, Hukum Cambuk Tetap Berjalan
    Data | 15 hari lalu
    Kasus Syariat Menurun, Hukum Cambuk Tetap Berjalan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penegakan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh terus berlangsung dalam rentang 2023 hingga 2026. Jejak digital publikasi resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa hukum cambuk tetap menjadi instrumen 

  • Live TikTok Berujung Cambuk, Aceh Jadi Sorotan Media Dunia
    Dunia | 15 hari lalu
    Live TikTok Berujung Cambuk, Aceh Jadi Sorotan Media Dunia

    DIALEKSIS.COM | Internasional - Kasus hukuman cambuk terhadap sepasang muda-mudi di Banda Aceh yang bermula dari siaran langsung atau live TikTok ternyata tidak hanya menjadi perhatian publik lokal dan nasional. Hasil tracking digital Dialeksis, Sabtu (4/7/2026), menunjukkan peristiwa tersebut telah menyebar ke berbagai media asing, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Singapura, India, Israel, Jerman, hingga media kawasan Timur Tengah.

  • Indonesia Masuki Era Hukum Pidana Baru, Ketua MA Soroti Keadilan dan Kemanusiaan
    Polkum | 1 bulan lalu
    Indonesia Masuki Era Hukum Pidana Baru, Ketua MA Soroti Keadilan dan Kemanusiaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, menyatakan Indonesia telah memasuki era baru hukum pidana nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  • Polda Aceh Tegaskan Penerbitan DPO Pelecehan Seksual Sesuai Prosedur Hukum
    Polkum | 1 bulan lalu
    Polda Aceh Tegaskan Penerbitan DPO Pelecehan Seksual Sesuai Prosedur Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh menegaskan bahwa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka dugaan tindak pidana pelecehan seksual atas nama Neldi Isnayanto bin Ismail telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk menuntaskan proses penegakan hukum.

  • Batu Sandungan Hukum South Andaman, Bahrul Ulum: Aceh Harus Berjuang Ubah PP 23/2015
    Polkum | 1 bulan lalu
    Batu Sandungan Hukum South Andaman, Bahrul Ulum: Aceh Harus Berjuang Ubah PP 23/2015

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy dinilai tidak cukup hanya dibaca sebagai persoalan teknis migas. Di balik perdebatan skema pengolahan, lokasi fasilitas, dan posisi Aceh dalam proyek tersebut, terdapat persoalan hukum mendasar yang selama ini menjadi batas gerak Aceh.

  • Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Bahas Keseragaman Penerapan Hukum Mawaris
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Bahas Keseragaman Penerapan Hukum Mawaris

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan hukum waris (mawaris) berdasarkan kekhususan Aceh, dengan fokus pada upaya menyamakan pemahaman dan praktik penerapannya di tengah masyarakat.

  • Masyarakat Desak Wali Kota Banda Aceh Evaluasi dan Copot Kasatpol PP-WH
    Polkum | 1 bulan lalu
    Masyarakat Desak Wali Kota Banda Aceh Evaluasi dan Copot Kasatpol PP-WH

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelombang kritik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh kembali mencuat. Sejumlah masyarakat menilai pola penegakan aturan yang dilakukan selama ini terkesan tidak adil dan memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu.

« 1 2 3 4 »