Sabtu, 17 Oktober 2026
Beranda / /

  • Kemenag Ingatkan Bahaya Nikah Siri, Ini Risiko Hukum bagi Istri dan Anak
    Nasional | 5 hari lalu
    Kemenag Ingatkan Bahaya Nikah Siri, Ini Risiko Hukum bagi Istri dan Anak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengingatkan masyarakat mengenai risiko perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri. Praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

  • Perpanjangan Suara oleh Advokat
    Opini | 8 hari lalu
    Perpanjangan Suara oleh Advokat

    DIALEKSIS.COM | Opini - Prinsip “equality before the law” menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan hukum yang adil (Marzuki, 2008). 

  • Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga
    Polkum | 1 bulan lalu
    Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

  • PBVSI Aceh Tolak Pengambilalihan Pra PORA Voli oleh KONI, Ancam Tempuh Jalur Hukum
    Olahraga | 1 bulan lalu
    PBVSI Aceh Tolak Pengambilalihan Pra PORA Voli oleh KONI, Ancam Tempuh Jalur Hukum

    DIALEKSIS | Banda Aceh - Perseteruan antara Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memasuki babak baru. PBVSI Aceh menolak keputusan KONI Aceh mengambil alih pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) cabang bola voli dan mengancam membawa persoalan itu ke jalur hukum.

  • Disebut Mangkir Dua Kali, Kuasa Hukum Sayuti Buka Suara
    Polkum | 2 bulan lalu
    Disebut Mangkir Dua Kali, Kuasa Hukum Sayuti Buka Suara

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Babak baru, setelah kuasa hukum Amiruddin mendesak kepolisian melakukan penjemputan paksa dengan alasan terlapor disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik, pihak Sayuti Abubakar melalui kuasa hukumnya SAP & Partner Law Firm memberikan klarifikasi.

  • Bantuan Parpol Naik Tajam, Praktisi Hukum ini Dorong Audit Manfaat dan Transparansi
    Polkum | 2 bulan lalu
    Bantuan Parpol Naik Tajam, Praktisi Hukum ini Dorong Audit Manfaat dan Transparansi

    DIALEKSIS.COM | ‎Banda Aceh - Praktisi hukum Imran Mahfudi, SH, MH mempertanyakan keterbukaan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang telah disalurkan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pemanfaatan dana tersebut karena sumbernya berasal dari uang negara atau uang publik.

« 1 2 3 4 »