Minggu, 05 Juli 2026
Beranda / /

  • Kasus Syariat Menurun, Hukum Cambuk Tetap Berjalan
    Data | 1 hari lalu
    Kasus Syariat Menurun, Hukum Cambuk Tetap Berjalan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penegakan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh terus berlangsung dalam rentang 2023 hingga 2026. Jejak digital publikasi resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa hukum cambuk tetap menjadi instrumen 

  • Live TikTok Berujung Cambuk, Aceh Jadi Sorotan Media Dunia
    Dunia | 1 hari lalu
    Live TikTok Berujung Cambuk, Aceh Jadi Sorotan Media Dunia

    DIALEKSIS.COM | Internasional - Kasus hukuman cambuk terhadap sepasang muda-mudi di Banda Aceh yang bermula dari siaran langsung atau live TikTok ternyata tidak hanya menjadi perhatian publik lokal dan nasional. Hasil tracking digital Dialeksis, Sabtu (4/7/2026), menunjukkan peristiwa tersebut telah menyebar ke berbagai media asing, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Singapura, India, Israel, Jerman, hingga media kawasan Timur Tengah.

  • Indonesia Masuki Era Hukum Pidana Baru, Ketua MA Soroti Keadilan dan Kemanusiaan
    Polkum | 21 hari lalu
    Indonesia Masuki Era Hukum Pidana Baru, Ketua MA Soroti Keadilan dan Kemanusiaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, menyatakan Indonesia telah memasuki era baru hukum pidana nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  • Polda Aceh Tegaskan Penerbitan DPO Pelecehan Seksual Sesuai Prosedur Hukum
    Polkum | 23 hari lalu
    Polda Aceh Tegaskan Penerbitan DPO Pelecehan Seksual Sesuai Prosedur Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh menegaskan bahwa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka dugaan tindak pidana pelecehan seksual atas nama Neldi Isnayanto bin Ismail telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk menuntaskan proses penegakan hukum.

  • Batu Sandungan Hukum South Andaman, Bahrul Ulum: Aceh Harus Berjuang Ubah PP 23/2015
    Polkum | 25 hari lalu
    Batu Sandungan Hukum South Andaman, Bahrul Ulum: Aceh Harus Berjuang Ubah PP 23/2015

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy dinilai tidak cukup hanya dibaca sebagai persoalan teknis migas. Di balik perdebatan skema pengolahan, lokasi fasilitas, dan posisi Aceh dalam proyek tersebut, terdapat persoalan hukum mendasar yang selama ini menjadi batas gerak Aceh.

  • Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Bahas Keseragaman Penerapan Hukum Mawaris
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Bahas Keseragaman Penerapan Hukum Mawaris

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan hukum waris (mawaris) berdasarkan kekhususan Aceh, dengan fokus pada upaya menyamakan pemahaman dan praktik penerapannya di tengah masyarakat.

  • Masyarakat Desak Wali Kota Banda Aceh Evaluasi dan Copot Kasatpol PP-WH
    Polkum | 1 bulan lalu
    Masyarakat Desak Wali Kota Banda Aceh Evaluasi dan Copot Kasatpol PP-WH

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelombang kritik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh kembali mencuat. Sejumlah masyarakat menilai pola penegakan aturan yang dilakukan selama ini terkesan tidak adil dan memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu.

  • KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas
    Nasional | 1 bulan lalu
    KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak lagi mengalokasikan tunjangan hari raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Peringatan itu muncul setelah KPK menemukan pola serupa dalam sejumlah kasus korupsi yang belakangan terungkap.

  • Ulama Aceh Minta Proses Hukum Dugaan Penistaan Agama Berjalan Maksimal
    Aceh | 1 bulan lalu
    Ulama Aceh Minta Proses Hukum Dugaan Penistaan Agama Berjalan Maksimal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), Dr. Tgk. H. Anwar Usman, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Islam yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

« 1 2 3 4 »

dishes