DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melalui kuasa hukumnya membantah tudingan meminta dan menerima fee sebesar 20 hingga 25 persen dari proyek penanggulangan bencana yang bersumber dari dana transfer ke daerah (TKD).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penanganan hukum terhadap kericuhan pada peringatan 21 tahun Damai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), mulai bergerak. Informasi terbaru menunjukkan sedikitnya tiga perkara sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.
DIALEKSIS | Banda Aceh - Perseteruan antara Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memasuki babak baru. PBVSI Aceh menolak keputusan KONI Aceh mengambil alih pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) cabang bola voli dan mengancam membawa persoalan itu ke jalur hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan status hukum penggunaan bendera Bulan Bintang hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Nurlis dalam program Dialog Prime Nusantara TV yang dikutip Dialeksis, Senin, 17 Agustus 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Babak baru, setelah kuasa hukum Amiruddin mendesak kepolisian melakukan penjemputan paksa dengan alasan terlapor disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik, pihak Sayuti Abubakar melalui kuasa hukumnya SAP & Partner Law Firm memberikan klarifikasi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Imran Mahfudi, SH, MH mempertanyakan keterbukaan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang telah disalurkan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pemanfaatan dana tersebut karena sumbernya berasal dari uang negara atau uang publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPW PKS Aceh resmi meluncurkan Rumah Advokasi Hukum sebagai wadah pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat sekaligus praktisi hukum, Hermanto, S.H., menilai pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, harus dipandang sebagai bagian dari proses penegakan hukum, bukan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejabat publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Permintaan maaf datang bertubi-tubi setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tujuh kejaksaan negeri (Kejari) baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelayanan hukum sekaligus memperluas akses penegakan hukum bagi masyarakat di sejumlah daerah.
DIALEKSIS.COM | Indepht - Namanya kini mencuat sebagai kandidat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh. Namun dibalik pertarungan perebutan kursi bintang mercy ini, dia juga masuk dalam pusaran persoalan hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Pesisir Aceh Barat menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat Forkopimda di ruang rapat Gubernur Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah kenaikan biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta, tercatat sekitar 300 orang tetap mengajukan permohonan untuk melepas status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik, terlebih setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung warga yang tidak bangga menjadi orang Indonesia dipersilakan meninggalkan Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rekam jejak hukum calon ketua partai politik di Aceh menjadi sorotan menjelang sejumlah agenda suksesi kepemimpinan partai, termasuk Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online (ojol) lebih memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibanding pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan ratusan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus mengalami perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 83 ribu koperasi telah mengantongi badan hukum sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dokumen tanah wakaf yang hilang atau tidak lagi lengkap bukan berarti aset tersebut tidak dapat disertipikatkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan masyarakat tetap memiliki jalur hukum untuk memperoleh sertipikat tanah wakaf.
