Dialeksis - Akurat, Tajam, dan Strategis
Beranda / Berita / Dunia / Pemerintah Myanmar Bertaruh Untuk Peran Politik Militer

Pemerintah Myanmar Bertaruh Untuk Peran Politik Militer

Minggu, 03 Maret 2019 21:06 WIB

Perwira militer yang ditunjuk untuk Parlemen Myanmar tiba untuk duduk di Naypyidaw awal bulan ini [File: Thet Aung / AFP]


DIALEKSIS.COM |  Yangon, Myanmar - Para pejabat menyuap dan menggertak para pemilih, mengisi kotak-kotak suara dan mendorong maju dengan referendum Mei 2008 tentang konstitusi baru meskipun bencana alam paling mematikan dalam sejarah Myanmar yang tercatat. 

Bagi para jenderal, piagam itu merupakan langkah penting menuju sistem baru yang direncanakan dengan hati-hati yang akan menyerupai demokrasi tetapi menjaga militer tetap kuat.

Dan itu tidak bisa ditunda. Bahkan oleh Topan Nargis, yang merobek Delta Irrawaddy di negara itu menewaskan sekitar 140.000 orang.

Aktivis politik, Tint Soe, adalah minoritas, setidaknya menurut hasil resmi, ketika ia mengambil pena di tempat pemungutan suara dan memilih "tidak" untuk konstitusi yang diusulkan pemerintah militer.

"Itu diberlakukan secara paksa ketika ratusan ribu warga sipil sekarat," kata Tint Soe kepada Al Jazeera. "Itu adalah tindakan tanpa ampun."

Tint Soe sekarang menjadi legislator untuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, yang bulan lalu memulai upaya paling berani untuk merebut kekuasaan dari para jenderal dan ke tangan sipil dengan mengubah konstitusi.

Dia berada di antara ratusan yang mendukung pemungutan suara di parlemen untuk membentuk komite baru untuk mengubah piagam, membawa pemimpin Aung San Suu Kyi selangkah lebih dekat untuk memenuhi salah satu janji pemilihan utama partainya.

Badan beranggotakan 45 orang itu bertugas mengubah bagian-bagian yang menimbulkan "penghalang" bagi demokrasi multipartai dan pemilihan umum yang bebas dan adil, menurut sebuah dokumen yang beredar di kalangan anggota parlemen.

Namun, membentuk panitia adalah bagian yang mudah. Para jenderal memastikan ketika mereka menulis piagam asli bahwa semuanya akan mustahil untuk diubah tanpa persetujuan mereka, kata para ahli.

Ketika komite menerbitkan rancangan yang menguraikan perubahan yang diusulkan pada bulan Juli, dibutuhkan setidaknya 75 persen suara gabungan di kedua majelis parlemen untuk menjadi hukum.

Tetapi konstitusi memberikan seperempat dari semua kursi legislator militer yang tidak dipilih, sehingga para jenderal dapat memveto setiap perubahan yang tidak mereka sukai.

Seorang pengamat berpendapat bahwa NLD dapat, secara teoritis, membuang angkatan bersenjata dari parlemen karena piagam tersebut tidak menetapkan jumlah minimum kursi militer di majelis rendah.

Tetapi para kritikus mengatakan militer tidak akan pernah mengizinkan itu, dengan alasan jelas bahwa piagam penulis bermaksud menjamin militer cukup kursi untuk memveto setiap perubahan.

Dengan anggapan mereka benar, Aung San Suu Kyi tidak mungkin berhasil mengubah klausa yang, misalnya, memberikan kontrol militer pada kementerian-kementerian utama, meskipun ia memerintah mayoritas besar.

Dia juga akan kesulitan meyakinkan militer untuk membatalkan klausul yang melarang dia menjadi presiden.

Bagian 59f, yang tampaknya dirancang untuk mendiang suaminya yang berkebangsaan Inggris dan dua putra, mengatakan tidak seorang pun dengan pasangan atau anak asing dapat mengambil pekerjaan itu.

Untuk menyiasatinya, penasihat Aung San Suu Kyi datang dengan peran baru sebagai penasihat negara, di mana dia memerintah, sebagaimana dia katakan, dari "di atas presiden".

Pria yang dipercaya menemukan celah ini, seorang pengacara konstitusional terkemuka bernama Ko Ni, dibunuh di siang hari bolong dua tahun lalu dalam apa yang dilihat sebagai pengingat akan bahaya menantang kekuatan militer.

Pada 15 Februari, sebuah pengadilan di kota utama Myanmar, Yangon, menjatuhkan hukuman mati terhadap dua pria dan memberikan hukuman penjara kepada dua orang lainnya sehubungan dengan pembunuhan tersebut.

Di luar pengadilan, Ma Ma Lwin, seorang juru kampanye, membagikan stiker yang mendorong orang untuk memprotes konstitusi.

"Tidak ada yang mengatakan kepada militer untuk mengambil kursi ini di parlemen ... mereka tidak perlu berada di sana," katanya.

Pada ulang tahun kedua kematian Ko Ni pada akhir Januari, NLD mengajukan mosi darurat untuk membentuk komite, meskipun waktunya "hanya kebetulan", kata Aung Kyi Nyunt, legislator NLD yang mengusulkannya.

Langkah itu memicu protes dari anggota legislatif militer yang mengatakan partai itu gagal mengikuti prosedur yang tepat. Yang lain mengeluh bahwa NLD tidak memberikan kursi yang cukup kepada kelompok oposisi di komite.

Aung Kyi Nyunt menampik kritik itu. "NLD memiliki 58 persen kursi di parlemen," katanya kepada Al Jazeera. "Jika kita tidak ingin melibatkan pihak lain, kita tidak perlu melakukannya."

Tetapi mayoritas yang tampaknya tidak berguna terhadap veto militer, membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang NLD harapkan secara realistis untuk dicapai.

Dengan partai yang menanti pemilu 2020, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pemilih lebih rinci tentang seperti apa reformasi konstitusi sebenarnya - bahkan jika mereka belum dapat memberikannya.

"Saya pikir ini tentang mencatatnya dan kemudian jika mereka terpilih kembali pada tahun 2020, mereka akan menggunakan lima tahun berikutnya untuk benar-benar bekerja mendorong reformasi tersebut," kata Melissa Crouch, seorang ahli konstitusi Myanmar.

Alasan lain mereka mungkin beralih ke masalah ini sekarang adalah lambatnya kemajuan dalam proses perdamaian negara.

Mencapai kesepakatan dengan berbagai kelompok etnis bersenjata yang telah berperang selama puluhan tahun dengan pemerintah adalah janji utama pemilihan Aung San Suu Kyi lainnya.

Ketika kekerasan terus berkobar di wilayah perbatasan, komite tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada kelompok-kelompok ini tuntutan mereka akan sistem federal dapat segera diabadikan dalam piagam.

Dan ada banyak hal yang lebih kecil dalam konstitusi yang mungkin ingin ditangani oleh partai-partai etnis di negara-negara pinggiran sebagai bagian dari dialog.

Softback setebal 400 halaman, yang diterbitkan dalam bahasa Burma dan Inggris, mencakup segalanya mulai dari menggambar ulang batas negara hingga hak pemerintah provinsi untuk mengenakan pajak atas "harta karun".

Tetapi bagian 261 mungkin akan menimbulkan perdebatan. Partai oposisi yang didukung militer telah mengusulkan amandemen sehingga negara dapat memilih menteri utama mereka sendiri.

Sampai ada perubahan signifikan pada klausul yang menetapkan kekuatan militer, bagaimanapun, kebencian cenderung bertahan.

Sebagian besar orang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat piagam yang diusulkan sebelum pemungutan suara 2008, kata Tint Soe, aktivis yang berubah menjadi legislator yang memberikan suara menentangnya.

"Pendekatan mereka adalah: semakin sedikit orang yang tahu," katanya.

Pada rapat umum baru-baru ini di Mandalay, kota kedua negara itu, pengunjuk rasa berkumpul untuk menyuarakan dukungan bagi komite baru pemerintah.

Seorang demonstran, seorang penyair bernama San Nein Oo, mengatakan kepada wartawan setempat bahwa satu-satunya hal baik tentang konstitusi adalah sampulnya.

Yang lain mungkin tidak setuju; dengan font sans serif generik dan efek drop shadow, eksterior buku ini bukan contoh desain.

Kemudian lagi, ketika pertama kali diterbitkan menjelang pemungutan suara 2008, para jenderal tidak benar-benar mencoba untuk memikat orang agar membacanya.


Editor :
Jaka Rasyid

universitas teuku umar
Komentar Anda