Presiden China Xi Jinping. Foto: Gettyimage
DIALEKSIS.COM | Internasional - Langkah Presiden China Xi Jinping melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh militer kembali menjadi sorotan. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar upaya memberantas korupsi, melainkan mencerminkan penekanan yang semakin kuat pada loyalitas pribadi dalam struktur kekuasaan.
Sejumlah analis melihat, tindakan terhadap perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memang mengejutkan banyak pihak, baik di dalam maupun luar China. Namun, pembersihan itu tidak selalu berkaitan dengan penentangan terbuka terhadap Xi, melainkan lebih pada standar kesetiaan politik yang kini semakin ketat.
“Presiden Xi menempatkan loyalitas pribadi, keseragaman ideologis, dan kepatuhan simbolik sebagai elemen utama dalam struktur kekuasaan,” ujar Chandu Doddi, peneliti studi China dari Jawaharlal Nehru University di New Delhi, India.
Ia menambahkan, dalam situasi tersebut, bahkan sikap yang terlihat tidak sepenuhnya mendukung kultus kepemimpinan dapat dianggap sebagai risiko politik. “Ketidaknyamanan terhadap kultus personal pun bisa ditafsirkan sebagai potensi ancaman,” katanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, media militer China secara konsisten menekankan pentingnya loyalitas kepada Xi. Narasi resmi menegaskan bahwa militer harus sepenuhnya menjalankan sistem tanggung jawab Ketua Komisi Militer Pusat (CMC), dengan penekanan pada kepatuhan langsung kepada Xi sebagai pemimpin inti.
Menurut Doddi, militer tidak lagi hanya dituntut setia kepada institusi negara secara abstrak, tetapi juga kepada figur politik utama. “Loyalitas kini bersifat lebih personal dan terlihat secara publik,” ujarnya.
Pembersihan yang dilakukan juga dinilai mengandung pesan politik yang kuat. Selain sebagai upaya penegakan disiplin, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa loyalitas terus dipantau dan setiap jaringan alternatif berpotensi menjadi sasaran.
Sejumlah lembaga analisis, termasuk Jamestown Foundation, menilai pola pembersihan berulang di tubuh PLA dapat melemahkan faksi internal, sekaligus memperkuat kontrol Xi terhadap militer. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara konsolidasi kekuasaan dan rasa ketidakamanan dalam sistem yang semakin terpusat.
Dalam kondisi seperti itu, batas antara loyalitas dan ketidaksetiaan menjadi semakin tipis. Bahkan jarak simbolik terhadap Xi dapat diartikan sebagai indikasi risiko dalam struktur politik yang ketat.
Fenomena ini juga memicu perbandingan dengan era Mao Zedong. Sejumlah pengamat menilai, citra publik Xi menunjukkan kemiripan dengan kultus personal pada masa tersebut sebuah periode yang masih menyisakan trauma dalam memori institusional China.
Di kalangan elite, terutama generasi lama militer, tren personalisasi kekuasaan ini disebut tidak sepenuhnya nyaman. Pengalaman masa lalu membuat sebagian pihak lebih berhati-hati terhadap dampaknya terhadap profesionalisme militer dan tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, para analis menekankan bahwa makna utama dari pembersihan ini tidak terletak pada kasus individu, melainkan pada pola yang terus berulang. Politik militer China saat ini dinilai semakin bergantung pada loyalitas yang bersifat publik, kepatuhan ideologis, serta dukungan simbolik terhadap pemimpin.
Dalam konteks tersebut, setiap indikasi jarak baik nyata maupun simbolik terhadap Xi Jinping berpotensi dipandang sebagai ancaman dalam struktur kekuasaan yang kian terpusat.
Sebelumnya
