DIALEKSIS.COM | Dunia - House of Commons (Dewan Rakyat) Inggris mengalami kekacauan ketika pemerintah dan Partai Nasional Skotlandia (SNP) mengecam Ketua Parlemen Lindsay Hoyle atas cara dia menangani pemungutan suara mengenai dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza.

Anggota parlemen dari SNP dan Partai Konservatif yang berkuasa keluar dari ruang sidang pada hari Rabu (19/2/2024) sebagai bentuk protes atas tindakan ketua DPR tersebut.

Kehebohan ini menyusul keputusan Hoyle untuk mengabaikan preseden dan mengizinkan pemungutan suara yang membantu oposisi Partai Buruh, yang diperkirakan akan memenangkan pemilu nasional akhir tahun ini, menghindari pemberontakan skala besar di antara anggota parlemen mereka mengenai posisi mereka dalam perang Israel terhadap  Gaza.

Perdebatan di parlemen diprakarsai oleh SNP, yang mengajukan mosi yang menyerukan “gencatan senjata segera” di Gaza. Partai Buruh dan Konservatif kemudian mengusulkan amandemen, dengan kondisi berbeda yang menurut mereka diperlukan sebelum ada jeda dalam pertempuran.

Amandemen tersebut menghendaki “jeda kemanusiaan segera” dan bukan gencatan senjata serta menyatakan bahwa “Israel tidak dapat diharapkan untuk menghentikan pertempuran jika Hamas terus melakukan kekerasan”.

Dalam sebuah langkah yang tidak biasa, Hoyle memilih kedua amandemen tersebut untuk dipilih, melanggar preseden yang menyatakan bahwa satu partai oposisi tidak dapat mengubah mosi yang lain. Biasanya yang dipilih hanya amandemen pemerintah.

Beberapa anggota parlemen mencemooh pembicara, ketika dia mengumumkan keputusannya.

Selama kekacauan tersebut, amandemen Partai Buruh akhirnya disetujui secara lisan, tanpa pemungutan suara formal yang akan mencatat pandangan masing-masing anggota parlemen.

Salah satu anggota parlemen menuduh Hoyle, mantan anggota parlemen dari Partai Buruh, menyebabkan “krisis konstitusional”.

Pimpinan DPR Penny Mordaunt mengatakan Hoyle telah “membajak” perdebatan tersebut dan “merusak kepercayaan” DPR dan mengatakan pemerintah menarik diri dari proses tersebut.

Keputusan Hoyle memungkinkan Partai Buruh menghindari perpecahan yang berpotensi merugikan atas mosi SNP. Mosi serupa, yang juga diajukan oleh SNP pada bulan November, menyebabkan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengalami pemberontakan terbesar dalam kepemimpinannya.

Starmer, yang pada awalnya memberikan dukungan penuh kepada Israel ketika Israel memulai perang, berada di bawah tekanan yang semakin besar dari anggota parlemen Partai Buruh dan anggota partai untuk segera mendukung gencatan senjata.

Ian Blackford, seorang anggota parlemen SNP, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kejadian di parlemen pada hari itu telah mengalihkan perhatian dari kejadian di Gaza dan membuat hasil pemungutan suara pada akhirnya kurang berdampak.

Salah satu anggota parlemen dari Partai Konservatif, William Wragg, telah mengajukan mosi parlemen yang menyatakan tidak percaya pada ketua parlemen, sebuah tanda kemarahan beberapa anggota parlemen terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan dari peran netral ketua parlemen yang biasanya netral.

Hoyle kembali ke House of Commons sore harinya dan meminta maaf.

“Saya telah mencoba melakukan apa yang saya pikir merupakan hal yang benar untuk semua pihak di DPR ini,” kata Hoyle. “Sangat disesalkan, dan saya minta maaf karena keputusan tersebut tidak berjalan sesuai keinginan saya.” [Aljazeera]