FILE PHOTO: Pengunjuk rasa meneriakkan slogan selama protes terhadap kenaikan pajak di Amman, Yordania 30 November 2018. REUTERS / Muhammad Hamed / File Photo

DIALEKSIS.COM | Amman - Jordan akan menarik usulan amandemen draf undang-undang cybercrimes yang diajukan ke parlemen yang dikatakan aktivis hak asasi akan menahan kebebasan berekspresi, kata juru bicara pemerintah pada hari Minggu. 

RUU itu telah membuat marah publik, termasuk demonstran yang turun ke jalan dalam 10 hari terakhir untuk memprotes langkah-langkah penghematan yang didukung IMF, yang mengatakan undang-undang yang diusulkan akan membungkam perbedaan pendapat di media sosial.

Undang-undang yang dikirim ke parlemen September lalu akan dikirim kembali hanya setelah pemerintah terlibat dengan perwakilan dan ahli masyarakat sipil, kata juru bicara Jumana Ghunaimat kepada kantor berita negara Petra.

"Pemerintah akan mempelajari lagi rancangan undang-undang sebelum merumuskan kembali dalam terang hukum yang ada," kata Ghunaimat.

Dua pejabat mengatakan langkah Perdana Menteri Omar Razzaz untuk menarik hukum cybercrimes dimaksudkan untuk meredakan krisis yang dapat menyebabkan terulangnya protes besar musim panas lalu atas kenaikan pajak yang meruntuhkan pendahulunya.

Amnesty International bulan lalu mengatakan amandemen yang diusulkan terhadap hukum cybercrimes yang disahkan pada tahun 2015 akan "memberikan pukulan yang menghancurkan terhadap kebebasan berekspresi di Yordania".

Aktivis hak asasi mengatakan amandemen itu termasuk mengkriminalisasi pidato kebencian dengan menggunakan definisi yang terlalu luas tentang pelanggaran dan memperkenalkan hukuman yang lebih keras seperti hukuman penjara yang lebih lama untuk kejahatan online.

 "Perubahan yang diusulkan untuk hukum cybercrimes yang sudah cacat di Yordania sangat mengkhawatirkan. Alih-alih mengambil langkah untuk melindungi hak-hak orang secara online, pihak berwenang tampak bergerak mundur, memperkenalkan perubahan yang akan semakin menekan kebebasan berekspresi, "kata Heba Morayef, Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International.

"Pihak berwenang Jordan memiliki catatan yang mengerikan ketika datang untuk membungkam kritik," tambah Morayef.

Dengan media cetak dan penyiaran yang setia kepada negara dan tidak ada partai politik oposisi besar yang terorganisir, media sosial telah menjadi saluran bagi perbedaan pendapat.

Para pejabat mengatakan ada kebutuhan untuk undang-undang yang lebih ketat dengan internet yang digunakan untuk memfitnah politisi dan menghasut perselisihan sosial.

Raja Abdullah, tanpa mengacu pada RUU, juga telah mendukung pengetatan undang-undang online, mengatakan tuduhan tidak adil terhadap pejabat telah melumpuhkan pengambilan keputusan pemerintah. reuters