(Liputan6.com/Trieyasni)

DIALEKSIS.COM | Dunia - Sebuah pesawat pengintai milik Angkatan Udara Australia (RAAF) dicegat oleh sebuah jet tempur China di Laut China Selatan pada Mei, kata kementerian pertahanan Australia, Minggu.

Pesawat intai maritim P-8 itu dicegat oleh jet tempur J-16 China dalam "aktivitas rutin pengintaian laut" di ruang udara internasional di kawasan itu pada 26 Mei, kata kemhan dalam pernyataannya.

"Pencegatan itu menyebabkan manuver berbahaya yang mengancam keselamatan pesawat P-8 itu dan awaknya," kata Kemhan Australia sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Minggu (5/6/2022).

Kemhan mengatakan pemerintah Australia telah menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut kepada pemerintah China.

Kedutaan besar China di Australia belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Australia sebelumnya mendukung pernyataan Amerika Serikat bahwa klaim China atas pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional.

Kemhan mengatakan selama beberapa dekade pihaknya telah melakukan pengintaian laut di kawasan itu dan "melakukannya sesuai hukum internasional, melaksanakan hak kebebasan navigasi dan penerbangan di atas perairan dan ruang udara internasional".

Hubungan antara Australia dan China, dua mitra perdagangan utama, belum lama ini terganggu oleh meningkatnya pengaruh China di Pasifik setelah Negeri Tirai Bambu itu mencari kesepakatan keamanan regional dengan sejumlah negara di kawasan tersebut.

Pada Mei pula, sebuah kapal intelijen China terdeteksi berada di pantai barat Australia dalam jarak 50 mil laut (92,6 km) dari sebuah fasilitas pertahanan sensitif yang digunakan kapal-kapal selam Australia, AS dan sekutunya.

Pada Februari, China dan Australia saling berbalas pernyataan setelah Australia mengatakan salah satu pesawat patroli lautnya mendeteksi sinar laser dari sebuah kapal AL Tentara Pembebasan Rakyat China yang diarahkan ke pesawat itu.

Indonesia Rangkul AS Antisipasi Sengketa Laut China Selatan

Indonesia, seperti negara-negara besar Asia Tenggara lainnya, sedang meningkatkan hubungan militernya dengan Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya tekanan China di Laut China Selatan yang sedang disengketakan, kata para analis.

Pada Desember 2021, Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Natuna yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berbasis di AS, pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai China berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan pihak Indonesia di dekat pulau-pulau tersebut. Sebuah kapal survei China bahkan melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

China menyebut sekitar 90 persen dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorinya, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (25/4/2022).

Beijing menggunakan catatan historis sebagai dasar pengklaiman tersebut. Empat negara Asia Tenggara lainnya dan Taiwan menentang semua atau sebagian dari klaim China. Mereka semua menghargai kegiatan yang dilakukan di wilayah itu, baik untuk minyak, gas alam, jalur pelayaran, dan perikanan.

Garuda Shield

TNI Angkatan Darat mengumumkan minggu ini bahwa pasukannya dan militer AS memperluas latihan tahunan bilateral Garuda Shield pada tahun ini yang diikuti oleh 14 negara, termasuk Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Inggris.

Situs berita GBP Aerospace & Defense melaporkan bahwa tatihan tahun ini, yang akan berlangsung pada 1-14 Agustus, akan menjadi latihan yang terbesar yang pernah dilakukan di Tanah Air.

Para analis mengatakan karena ancaman Beijing di Laut China Selatan, Indonesia makin mempertimbangkan AS dan sekutu Barat lainnya sebagai pendukung militer.

“Hal itu menyebabkan Indonesia melihat ke AS dan negara-negara lain, tetapi untuk AS khususnya, sebagai semacam penyeimbang,” kata Carl Thayer, profesor emeritus politik di University of New South Wales di Australia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 bahwa Indonesia akan menjadi "titik tumpu maritim global" �” kekuatan antara Samudra Hindia dan Pasifik �” melalui perubahan kebijakan dalam dan luar negeri yang mencakup penguatan keamanan maritim dan perlindungan batas-batas maritimnya.

Sejak itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir dan menyita kapal-kapal nelayan dari negara lain, termasuk China. Pada 2018, China membangun sebuah pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di Kepulauan Natuna.

“Saya pikir Indonesia dan China makin serius dalam mengatasi tumpang tindih zona ekonomi eksklusif mereka, dan oleh karena itu, Anda akan melihat konfrontasi semacam ini lebih sering terjadi pada saat ini,” kata Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.

China telah menjadi "pengganggu" bagi Indonesia sejak 1990-an, kata Thayer, dan Jokowi telah memobilisasi "puluhan ribu" aset udara dan angkatan laut di Laut Natuna Utara [liputan6.com/Antara].