DIALEKSIS.COM | Teheran - Iran menegaskan bahwa pengelolaan Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kewenangan angkatan bersenjatanya dan memperingatkan kapal komersial maupun militer asing agar mematuhi aturan pelayaran yang ditetapkan Teheran.
Pernyataan itu muncul ketika negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat mengenai isu nuklir dan keamanan kawasan masih belum menghasilkan kesepakatan final.
Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya menyatakan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz harus menggunakan jalur yang telah ditentukan dan memperoleh izin dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Iran juga memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat membahayakan keamanan pelayaran.
Di Washington, Presiden Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan keputusan terkait kemungkinan kesepakatan dengan Iran. Namun, Teheran membantah laporan bahwa kesepakatan telah tercapai. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan komunikasi antara kedua pihak masih berlangsung, tetapi belum ada hasil akhir.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan Washington tetap siap mengambil tindakan militer jika tidak tercapai kesepakatan yang memuaskan. Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) menegaskan pasukan Amerika tetap siaga di kawasan.
Kedua negara juga berbeda pandangan mengenai isi negosiasi. Trump menyebut Iran akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan dan bekerja sama dalam penanganan uranium yang diperkaya.
Namun, media Iran melaporkan bahwa ketentuan tersebut tidak tercantum dalam rancangan perjanjian, sementara Teheran disebut menuntut pencairan aset yang dibekukan sebelum melanjutkan pembicaraan.
Di tengah ketegangan itu, sejumlah pejabat Iran menuduh pemerintahan Trump menghambat jalur diplomasi, sedangkan parlemen Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memperkuat pengelolaan dan kedaulatan negara itu atas Selat Hormuz. [Al Jazeera Staff, AFP & Reuters]