DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Pemerintah Hong Kong pada Senin (15/6/2026) memulai konsultasi publik terkait penyusunan rencana pembangunan lima tahun untuk periode 2026-2030. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat keselarasan kebijakan wilayah tersebut dengan strategi pembangunan nasional Tiongkok.
Sekretaris Urusan Konstitusi dan Daratan Tiongkok Hong Kong, Janice Tse, mengatakan rencana tersebut akan mendukung agenda pembangunan nasional tanpa mengabaikan prinsip ekonomi pasar bebas yang selama ini menjadi ciri khas Hong Kong.
Menurut Tse, pemerintah akan memberikan arah strategis melalui kebijakan utama sehingga dunia usaha memiliki kepastian yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Konsultasi publik akan berlangsung selama dua bulan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui situs web, surat elektronik, maupun surat tertulis. Pemerintah menargetkan dokumen final dapat diumumkan pada kuartal ketiga tahun ini.
Dalam rancangan tersebut, Hong Kong berupaya mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan, perdagangan, dan maritim internasional. Pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan Metropolis Utara, kawasan baru yang akan menjadi pusat teknologi dan pendidikan tinggi di dekat Shenzhen.
Selain itu, Hong Kong akan terus mendukung pengembangan Kawasan Teluk Besar yang menghubungkan Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di daratan Tiongkok sebagai kawasan ekonomi terpadu.
Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menilai rencana lima tahun ini dapat memperkuat sinergi antara peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, sejumlah akademisi menilai dokumen konsultasi tersebut masih minim target dan jadwal yang jelas.
Sejak kembali ke bawah kedaulatan Tiongkok pada 1997, hubungan Hong Kong dengan daratan semakin erat. Pengaruh Beijing di wilayah tersebut juga terus meningkat, terutama setelah pemberlakuan undang-undang keamanan nasional pasca demonstrasi besar pada 2019. [AP/abc news]