Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si. [Foto: dinsos.acehprov.go.id]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah akan melanjutkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial (Kemensos) menghentikan program bansos.

Kemensos telah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau setara Rp 74,08 triliun untuk belanja bansos.

Menanggapi hal itu, Dialeksis.com, Jumat (1/10/2021) menghubungi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si untuk diwawancara.

Berikut penjelasan dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si mengenai bantuan sosial (bansos):

Saat ini bansos sudah berakhir ditahun 2021, dan di 2022 berdasarkan berita yang ada dipastikan dilanjutkan. Apakah sudah ada arahan dari pusat, misalkan persiapan data atau sejenisnya?

Arahan khusus berupa surat resmi belum kami terima. Adapun mengenai data, secara umum pemerintah pusat dan kita di provinsi mengharapkan data yang ada di Kabupaten/kota semakin baik kualitasnya.

Dalam hal ini Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan Rakor seluruh Kadis Sosial Aceh untuk melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan terhadap penetapan penerima berbagai program penyaluran bantuan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Sebelumnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini sudah datang ke Aceh dalam Kunker, Apa ada evaluasi dari Dinsos Aceh untuk persiapan bansos di tahun 2022?

Iya, secara keseluruhan bahwa Bu Menteri menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Aceh cukup baik.

Namun, tentu masih terdapat berbagai catatan yang perlu kita perbaiki agar penyaluran bansos tersebut lebih optimal.

Evaluasi dan refleksi bagi kami sendiri bahwa perlu terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial Kabupaten/kota, BSI, PT Pos dan lainnya.

Untuk tahun ini (2021) jenis bansos yang disalurkan dalam bentuk program apa saja dan apakah sama penyaluran bansosnya di tahun 2022?

Tahun ini yang sudah berjalan dari pemerintah pusat (APBN) adalah bantuan PKH, bantuan sembako (BPNT) dan BST (khusus BST untuk 6 bulan saja, Januari s/d April dan ada tambahan Mei & Juni).

Sedangkan, dari Propinsi (APBA) yaitu program Jaring Pengaman Sosial akibat pandemi berupa bantuan uang 1 (satu) kali sebesar Rp. 300.000/ orang yang memenuhi kelayakan sebagai penerima, dengan total yaitu 33.323 orang penerima.

Untuk tahun 2022 dari pemerintah pusat prinsipnya sama dengan 2021, melanjutkan program yang telah berjalan sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Sosial.

Di tahun depan (2022), apakah program bansos akan dilakukan secara online? Karena saat ini program digitalisasi sedang di upayakan di indonesia?

Tren sesuai perkembangan ke depan di berbagai bidang memang mengarah ke sana. Namun dalam konteks bansos pasti memerlukan persiapan tertentu seperti infrastruktur teknologi informasi yang bukan hanya dari sisi penyedia platformnya.

Tapi juga kemampuan si penerima bansos dari sisi akses terhadap platform tersebut, termasuk aspek regulasi dari lembaga yang memiliki otoritas seperti OJK. Jadi hal ini masih memerlukan waktu.

Untuk program bansos di tahun depan ataupun tahun 2021, sudah sejauh mana Koordinasi yang dilakukan?

Kita telah melakukan koordinasi lintas sektor. Dengan BSI sebagai penyalur bansos PKH dan BPNT. Misalnya, kita menyepakati untuk saling mendukung dan melakukan konsolidasi data dan progres berkala untuk monitoring dan melakukan Treatment terhadap kendala yang ditemukan di lapangan.

Dengan pihak Kabupaten/Kota, Dinsos Aceh telah melakukan konsolidasi fundamental berkenaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Rakor bersama para Kadis Kabupaten/Kota.

DTKS ini merupakan pilar penting dalam keberhasilan program penyaluran bansos dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Keberaadaan DTKS yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar agar program penangan kemiskinan lebih efektif dan menghindarkan carut marut dalam penyaluran bansos.

Para Kadis Kabupaten/Kota se- Aceh telah menandatangani Berita Acara kesepakatan dan komitmen untuk membenahi DTKS di daerahnya.

Lebih lanjut dan sebagai salah satu solusi yang lebih komprehensif, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh telah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Aceh untuk mendukung program optimalisasi verifikasi dan validasi data agar kualitas DTKS dapat ditingkatkan.

Selama ini verivali kurang dapat dilakukan karena sebagian besar Dinas Sosial Kabupaten/Kota anggarannya sangat terbatas. Bahkan ada yang tidak memiliki anggaran sama sekali untuk melakukan verivali data. Hadirnya Pergub ini nantinya diharapkan menjadi pendorong agar verivali dapat dilakukan secara tuntas.

Prinsipnya bila verivali tuntas, maka DTKS berkualitas yang muaranya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Apa yang menjadi harapan besar bapak untuk rakyat Aceh dalam penyaluran bansos dikala pandemi seperti saat ini?

Pertama tentu kita berharap, berdoa serta berikhtiar maksimal agar pandemi ini segera berakhir. Di saat yang sama, terjadinya pandemi itu sendiri pasti membawa hikmah yang besar untuk kita sadari sebagai hamba yang lemah. Di sisi lain, kondisi yang sulit terkadang membuat orang mampu mencurahkan potensi dirinya yang sesungguhnya. Maka dalam hal ini kita mesti senantiasa berhusnudzan kepada Allah SWT. [ftr]