Ketua DPR Aceh, Zulfadhli atau akrab disapa Abang Samalanga. Foto: AJNN/HO. Pribadi
DIALEKSIS.COM | Aceh - Nama Ketua DPR Aceh (DPRA), Zulfadhli, A.Md yang akrab disapa Abang Samalanga berulang kali menjadi pusat perhatian publik. Bukan semata karena kebijakan atau keputusan politiknya, melainkan karena pilihan kata-kata yang ia lontarkan di ruang publik. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian ucapannya memicu polemik, memancing reaksi keras, dan membelah tafsir di tengah masyarakat Aceh. Perilaku ucapan kontroversi itu terekam jejak digital yang tidak terhapus dimakan waktu. Untuk itu redaksi Dialeksis mentabulasikan dan menarasikan menjadi tulisan yang menarik dan enak dibaca pembaca.
Polemik itu bermula pada Februari 2025, saat Zulfadhli mengkritik penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh. Dengan tegas, ia menyebut keputusan tersebut “cacat prosedur” dan bahkan “batal demi hukum.” Pernyataan itu sontak menuai bantahan dari pemerintah. Jubir Pemerintah Aceh menegaskan bahwa keputusan gubernur tetap sah, sementara kalangan akademisi hukum menilai pengangkatan tersebut tidak bermasalah secara administratif.
Namun, kontroversi tidak berhenti di sana. Dua hari berselang, dalam forum resmi rapat paripurna DPRA, Zulfadhli kembali melontarkan pernyataan yang lebih tajam. Ia menyebut polemik tersebut sebagai “permainan” pihak tertentu, bahkan menyebut nama tokoh politik secara langsung. Ucapan itu membuat suasana politik memanas. Kritik terhadap kebijakan pun bergeser menjadi konflik personal yang terbuka.
Kontroversi bahasa kembali mencuat dalam isu berbeda. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang digelar di Gedung DPRA pada Selasa sore, 28 April 2026, Zulfadhli melontarkan pernyataan keras dengan menyebut adanya “perampok anggaran JKA.” Ucapan tersebut segera menyedot perhatian publik karena mengandung tudingan serius terkait pengelolaan anggaran layanan kesehatan. Sejumlah pihak menilai pernyataan itu perlu ditindaklanjuti secara transparan, baik melalui pembuktian maupun klarifikasi, mengingat implikasinya yang luas terhadap kepercayaan publik.
Masih dalam forum yang sama pada tanggal 21 Februari 2025, Zulfadhli meningkatkan tensi dengan pernyataan bernada tantangan. Ia menyatakan siap melawan jika ada yang berusaha mencopotnya dari jabatan. Kalimat tersebut memicu gelombang kritik karena dinilai tidak mencerminkan sikap kenegaraan seorang pimpinan lembaga legislatif. Bahasa yang digunakan dianggap lebih menyerupai duel personal ketimbang perdebatan institusional.
Puncak kontroversi terjadi pada 1 September 2025. Di hadapan massa aksi di halaman Gedung DPRA, Zulfadhli mengusulkan agar tuntutan demonstran ditambah dengan satu poin baru: “pisah saja Aceh dari pusat.” Ucapan itu langsung menyebar luas dan memicu perdebatan tajam. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk spontanitas atau bahkan sekadar “gimmick” untuk meredam massa. Namun, ada pula yang membacanya sebagai sinyal politik serius yang menyentuh isu sensitif relasi Aceh dengan pemerintah pusat.
Menariknya, Aliansi Rakyat Aceh sebagai penyelenggara aksi justru mengambil jarak. Mereka menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bagian dari tuntutan resmi yang diajukan. Fakta ini mempertegas bahwa pernyataan Zulfadhli berdiri sendiri, terlepas dari agenda massa aksi.
Jika dirangkai, pola komunikasi Zulfadhli tampak bergerak dari kritik administratif menuju personalisasi konflik, lalu berujung pada eskalasi simbolik. Apa yang awalnya berupa kritik terhadap prosedur birokrasi, berkembang menjadi tudingan keras termasuk penyebutan “perampok anggaran JKA” hingga akhirnya menyentuh isu paling sensitif dalam sejarah politik Aceh, terpublikasi berbagai media di tanggal 29 April 2026.
Di sinilah letak inti persoalan. Sebagai Ketua DPRA, setiap ucapan Zulfadhli tidak lagi dipandang sebagai pendapat pribadi semata. Publik membaca setiap kata sebagai representasi lembaga, bahkan sebagai sinyal politik. Ketika bahasa yang digunakan keras, konfrontatif, dan terbuka terhadap tafsir luas, maka polemik pun tak terelakkan.
Pada akhirnya, kontroversi ini bukan hanya tentang benar atau salahnya pernyataan. Lebih dari itu, ini adalah soal bagaimana bahasa politik digunakan dan bagaimana dampaknya bisa melampaui ruang tempat kata-kata itu diucapkan.
Sebelumnya
