Jum`at, 06 Juni 2025
  • Hakim Konstitusi Nyatakan Lima Pengujian Formil UU TNI Tak Dapat Diterima
    Polkum | 9 jam lalu
    Hakim Konstitusi Nyatakan Lima Pengujian Formil UU TNI Tak Dapat Diterima

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Putusan ini dibacakan langsung oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo melalui kanal YouTube MKRI, Kamis (5/6/2025).

  • Dorong Lapangan Kerja, Kadin Aceh Desak Pemerintah Rutin Gelar Job Fair
    Ekonomi | 1 hari lalu
    Dorong Lapangan Kerja, Kadin Aceh Desak Pemerintah Rutin Gelar Job Fair

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh menilai pemerintah Provinsi Aceh perlu mengambil langkah konkret dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satu upaya yang dianggap strategis adalah dengan menyelenggarakan kegiatan job fair atau bursa kerja secara rutin dan terstruktur.

  • Dr. Nasrul Zaman: Presiden Harus Bertindak, Permendagri Soal 4 Pulau Luka Bagi Perdamaian Aceh
    Aceh | 1 hari lalu
    Dr. Nasrul Zaman: Presiden Harus Bertindak, Permendagri Soal 4 Pulau Luka Bagi Perdamaian Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti tajam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.

  • Wali Nanggroe Perkuat Upaya Penyelesaian UUPA lewat Kunjungan Strategis ke Jakarta dan Bandung
    Nasional | 2 hari lalu
    Wali Nanggroe Perkuat Upaya Penyelesaian UUPA lewat Kunjungan Strategis ke Jakarta dan Bandung

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, beserta Tim Pembinaan dan Pelaksanaan MoU Helsinki, melakukan serangkaian kunjungan strategis ke Jakarta dan Bandung pada awal Juni 2025. Kegiatan ini berfokus pada pembahasan solusi hukum, termasuk potensi penggunaan metode omnibus law.

  • Akademisi Aceh Dorong Kurikulum Kesehatan Adaptif AI dan Gamifikasi di Forum Maroko
    Diaspora | 2 hari lalu
    Akademisi Aceh Dorong Kurikulum Kesehatan Adaptif AI dan Gamifikasi di Forum Maroko

    DIALEKSIS.COM | Marrakesh, Maroko - Akademisi Aceh, Dr. Faisal Binsar, memperkuat jejak internasionalnya dengan menjadi satu-satunya pembicara asal Indonesia pada 4th 'International Conference on Social Science, Engineering, Education and Technology (ICSET)' di Marrakesh, Maroko, 29 - 30 Mei 2025. Konferensi bergengsi yang digelar Institute for Engineering Research and Publication (IFERP) ini menghimpun ratusan ilmuwan, akademisi, dan profesional global.

  • Ketika Kritik Harus Diselundupkan
    Opini | 2 hari lalu
    Ketika Kritik Harus Diselundupkan

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dari Athena, Plato mengisahkan gurunya, Socrates. Sang filsuf menghadapi kematian dengan tenang setelah dipaksa meneguk racun hemlock Conium maculatum, tanaman beracun yang umum di daratan Turki.

  • Prabowo vs LSM: Nasionalisme atau Sekadar Pengalihan dari Korupsi Elite?
    Opini | 3 hari lalu
    Prabowo vs LSM: Nasionalisme atau Sekadar Pengalihan dari Korupsi Elite?

    DIALEKSIS.COM | Opini - Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat narasi lama, memicu reakasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didanai pihak asing untuk memecah belah bangsa. Dalam pidatonya pada Hari Lahir Pancasila (2/6/2025), ia menegaskan, "Negara-negara asing membiayai LSM untuk mengadu domba kita." Namun, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia membantah dengan tegas bahwa musuh sesungguhnya bukan LSM, melainkan korupsi yang dilakukan elite.

  • Gagasan Negara Baru?
    Opini | 3 hari lalu
    Gagasan Negara Baru?

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel yang dituliskan ini diperuntukkan untuk membuka cakrawala baru dan wawasan bagi ilmu negara dan wabil khusus aspek hukum tata negara sehingga landasan teoritis dan konseptual gagasan negara baru diperbincangkan dan didiskusikan bagi khalayak ramai sebagai bagian dari diskursus keilmuan kontemporer.

  • Anomali Ijazah Palsu Penyelenggara Pemilu
    Opini | 4 hari lalu
    Anomali Ijazah Palsu Penyelenggara Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Opini - Belum kelar isu ijazah palsu mantan presiden Indonesia ke tujuh, Joko Widodo, fenomena ijazah palsu kembali menyorot perhatian publik baru-baru ini. Kali ini, ijazah palsu bukan lagi isu liar, sebagiannya telah terbukti memalsukan ijazah atau menggunakan ijazah palsu dalam Pemilu.

  • Bedah Daya Tarik Calon Ketua DPD I Golkar Aceh
    Opini | 5 hari lalu
    Bedah Daya Tarik Calon Ketua DPD I Golkar Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar akan segera digelar di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi telah menetapkan waktu pelaksanaan, sementara lainnya menyesuaikan dengan kehadiran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Komitmen Ketua Umum untuk hadir langsung di 38 provinsi menunjukkan keseriusan partai dalam regenerasi kepemimpinan.



  • Pulau-Pulau Aceh Diserobot: Otonomi Khusus Diabaikan?
    Opini | 6 hari lalu
    Pulau-Pulau Aceh Diserobot: Otonomi Khusus Diabaikan?

    DIALEKSIS.COM | Opini - Permendagri No. 1/2023 yang memindahkan empat pulau milik Aceh -- Pulau Berhala, Pulau Mangkir, Pulau Batumakmur, dan Pulau Peunasu -- ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut). Kebijakan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga mengabaikan otonomi khusus Aceh dan berpotensi memicu konflik sosial.  

  • UJUNG ACEH: DARI PETA 1956 KE PENGHAPUSAN 2025
    Opini | 6 hari lalu
    UJUNG ACEH: DARI PETA 1956 KE PENGHAPUSAN 2025

    DIALEKSIS.COM | Opini - Empat pulau di Aceh Singkil; Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang tengah menjadi saksi bisu dari apa yang disebut sebagai "pengikisan keistimewaan Aceh secara perlahan namun sistematis." Dari konflik senjata ke meja perundingan Helsinki, dari janji otonomi luas ke perdebatan batas wilayah yang kini terasa memalukan: karena bahkan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, Pemerintah Aceh terlihat tidak cukup berdaya.