Senin, 14 Juli 2025
  • Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis
    Aceh | sekitar 4 jam lalu
    Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri, menanggapi pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, yang berlangsung di kediaman dinas Mendagri di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

  • Bongkar Jaringan TPPO Internasional, Polri: Korban Diiming-Imingi Pekerjaan di UEA
    Polkum | sekitar 4 jam lalu
    Bongkar Jaringan TPPO Internasional, Polri: Korban Diiming-Imingi Pekerjaan di UEA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal yang dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab, namun justru dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai admin kripto.

  • Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana
    Polkum | 7 jam lalu
    Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

  • Ketika Polda mengusut Proyek Baktiya, Ketua DPRA Bereaksi, Ada Apa?
    Indepth | 11 jam lalu
    Ketika Polda mengusut Proyek Baktiya, Ketua DPRA Bereaksi, Ada Apa?

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan desa di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh guna dimintai keterangan.