DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria membujuk semua komponen bangsa mengantisipasi potensi kekacauan info dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Berbagai narasi bermuatan politik mulai beredar di media sosial mengenai kandidat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, lantaran berpotensi mengpetunjuk pada kekacauan info serta ujaran kebencian yang dapat menakut-nakuti keutuhan masyarakat," kata dia dalam rilis pers, Rabu (18/10/2023).

Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan kunci dalam aktivitas Rilis Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Wamenkominfo menyatakan antisipasi terhadap kekacauan info pada masa Pemilu menjadi sangat penting. Menurutnya, disinformasi dalam aktivitas elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan.

Hal itu termasuk menurunnya kepercayaan pada kerakyatan dan lembaga pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang dapat menghalang roda perekonomian.

Oleh lantaran itu, kata dia, Kementerian Kominfo mendorong agenda komunikasi publik dengan tajuk “Pemilu Damai 2024”.

"Pesan ini tentu bukan sembarang pesan, namun bentuk ikhtiar berbareng untuk mendorong masyarakat agar dapat menentukan pilihan dengan bijak, dan tetap menjaga perdamaian bangsa termasuk di ruang digital," ungkap Wamen Nezar.

Lebih dari itu, Nezar merinci pesan Pemilu 2024 Damai disusun untuk menjawab beragam rumor pemilu yang selama ini datang di tengah keseharian kehidupan bangsa.

Mulai dari peningkatan partisipasi, pemenuhan kewenangan memilih dan dipilih, antisipasi SARA, anti perpecahan alias polarisasi, hingga anti hoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo menyiapkan tiga strategi untuk mendukung dan menciptakan narasi Pemilu Damai 2024 di masyarakat Indonesia, pada periode pra-pemilu, pemilu, dan pasca-pemilu.

"Secara umum pesan yang disampaikan untuk menjawab beragam rumor pemilu antara lain peningkatan partisipasi pemilih serta pemenuhan kewenangan memilih dan dipilih,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10).

Selain itu, dia juga menuturkan bahwa Kemenkominfo bakal berupaya untuk mencegah tuduhan yang berbau SARA serta polarisasi.

“Dan yang terpenting adalah menangani hoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai," ujar Budi Arie.

Pada masa prapemilu, Kemenkominfo mempunyai prioritas untuk membujuk masyarakat untuk antigolput dan mengambil peran aktif dalam aktivitas Pemilu.

Dengan demikian, pesta kerakyatan lima tahunan itu bisa melangkah dengan optimal lantaran melibatkan penduduk negara dengan optimal untuk memilih pemimpinnya.

Sementara itu, saat berlangsungnya pemilu, Kemenkominfo berfokus pada rayuan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan penghitungan selesai.

Terakhir, untuk periode pasca-pemilu, Kemenkominfo berfokus membujuk masyarakat agar dapat menjaga persatuan dalam menyikapi hasil pemilu.