Sekda Aceh, Taqwallah, memimpin Rapat Koordinasi Penuntasan Kemiskinan Aceh, bersama Kepala Kanwil DJPB, Kepala BPS, Kepala BPKP, Kepala Kanwil DJP, Kepala BPK, Kepala Kanwil DJBc, Kepala OJK, Kepala BI, Kepala Kanwil DJKN, Perwakilan Aceh, serta Sekda Kabupaten/Kota se Aceh, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (6/4/2021).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh kabupaten dan kota se-Aceh menyampaikan dan membahas strategi penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing bersama sembilan Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait. Strategi itu dibahas dalam rapat percepatan pengurangan kemiskinan kabupaten/kota se-Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (6/4/2021).

Rapat yang dipimpin Sekda Aceh, Taqwallah, itu merupakan tindak lanjut dari upaya pengentasan kemiskinan Aceh yang dibahas Pemerintah Aceh bersama sembilan kepala instansi vertikal di Aceh.

Kesembilan pimpinan instansi vertikal di Aceh itu, yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.

Sekda Aceh, Taqwallah, mengharapkan, pertemuan tersebut dapat bermanfaat untuk upaya mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Aceh. Ia meminta Sekda dari kabupaten/kota untuk memanfaatkan saran dan masukan dari para Kepala Instansi vertikal maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait agar dapat diaplikasikan dalam program-program pengentasan kemiskinan di tiap kabupaten/kota.

Taqwallah mengatakan, permasalahan kemiskinan di Aceh merupakan tanggungjawab bersama. Karena itu, koordinasi dan kekompakan antar pemangku kepentingan mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat harus terus dibangun dan dijaga dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, para sekda kabupaten/kota mempresentasikan, di mana saja letak kantong kemiskinan di masing- masing daerah. Mereka juga menyampaikan semua komponen yang menyebabkan kemiskinan dan strategi apa yang nantinya akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Para Sekda kabupaten/kota itu diminta untuk memaparkan strategi yang akan diterapkan pihaknya untuk mewujudkan lima komponen pengentasan kemiskinan di Aceh. Kelima komponen tersebut, yaitu, mengatasi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas pangan dan mengatasi dampak bencana.

Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria, MM, dalam kesempatan presentasinya menyampaikan strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya adalah membangun kerja sama antar daerah untuk mengurangi perbedaan harga komoditas dan kebutuhan pokok. Kemudian, pihaknya juga akan meningkatakan sentra IKM dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung sektor pariwisata.

“Kemudian kami juga akan meningkatkan nilai tambah produk perikanan untuk menambah nilai tukar nelayan,” kata Zakaria seraya menyebutkan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pihaknya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia menyebutkan pada tahun ini ada 13 paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana usaha masyarakat dengan anggaran 2,31 miliar.

“Juga ada sejumlah kegiatan lainnya yang kami lakukan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Sabang,” kata Zakaria.

Sekda Kabupaten Pidie Jaya, Jailani, menyebutkan kondisi kemiskinan di daerahnya pada tahun 2020 lalu berada pada peringkat keempat termiskin di Aceh. Pada tahun ini pihaknya bertekad untuk mengurangi angka kemiskinan dan naik pada peringkat keenam.

Jailani menjelaskan, mayoritas dari penduduk di Pidie Jaya memperoleh pendapatan dari sektor pertanian. Karena itu, pihaknya akan terus bertekad untuk mengembangkan sektor tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh masyarakat dapat lebih baik lagi.

“Salah satu strategi khusus yang akan kami lakukan adalah menyediakan bantuan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan kepada masyarakat,” kata Sekda Pidie Jaya.

Usai paparan dari ke 23 Sekda kabupaten/kota, selanjutnya tim sembilan yang juga para kepala instansi vertikal di Aceh itu memberikan pendapat dan saran untuk mengurangi angka kemiskinan.

Mengoptimalkan Anggaran Pusat

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Syafriadi, menyebutkan, ada lima komponen anngaran nasional di Aceh yang dapat didorong pihaknya untuk membantu mengurangi masalah kemiskinan di Aceh. Kelima sumber anggaran tersebut, yaitu, anggaran APBN yang ada di Kantor Kementerian dan Lembaga di Aceh yang berjumlah Rp 14,21 Triliun untuk tahun 2021.

Kemudian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Menurut Syafriadi anggaran tersebut belum berjalan secara optimal sehingga perlu kerja keras pemerintah daerah untuk mempercepat pencairannya, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan.

Selain itu, kata Syafriadi, Pemerintah Pusat juga mengucurkan anggaran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha yang ada di Aceh. Ia mengatakan, penyaluran KUR di Aceh pada tahun 2020 lalu baru mencapai Rp 2,77 Triliun atau 1,43 persen dari total penyaluran Rp193, 27 triliun.

“Perlu upaya dari Pemda untuk mendorong pelaku usaha di Aceh utamanya UMKM agar dapat memanfaatkan program pembiayaan ini,” kata Syafriadi.

Selanjutnya, dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat juga mengucurkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp666,43 Triliun. Syafriadi meminta agar Pemda di Aceh dapat mengoptimalkan keberadaan anggaran tersebut dengan cara menariknya ke Aceh sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ada sejumlah sektor yang disasar oleh program PEN tersebut, diantaranya adalah penguatan bidang kesehatan di masa pandemi, kemudian perlindungan sosial yang meliputi, dana bansos, sembako, dana PKH, kartu pra kerja dan BLT Dana Desa.

Kemudian, program PEN juga menyasar program padat karya untuk membuka lapangan kerja, dan penguatan pangan nasional.

“Ini bisa kita akselerasi dan kita manfaatkan bila bapak ibu mempunyai komunikasi yang baik dengan kementerian lembaga,” kata Syafriadi.

Selain Sekda se-Aceh dan sembilan Kepala Instansi Vertikal, hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah Kepala SKPA terkait, diantaranya, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Aceh, Mawardi, Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Helvizar Ibrahim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Azhari dan Kepala Dinas Sosial Aceh, Yusrizal.

Rapat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker dan menjaga jarak. [•]