Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin

DIALEKSIS.COM, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin meminta agar pengajian, tempat ibadah, dan kantor pemerintah tidak dijadikan sebagai tempat ajang kampanye. Bahkan disusupi hal berbau politik.

Menanggapi Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyatakan acara-acara pengajian harus disisipi dengan unsur politik, Selasa (24/4), menurut KH. Ma'ruf Amin, kurang tepat.  

Ma'ruf Amin menilai komentar Amien Rais kurang tepat. Karena politik yang tidak dijiwai rasa keagamaan dapat berubah menjadi politik yang tidak santun.

"Jangan ada menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, pengajian-pengajian dijadikan sebagai forum untuk kampanyelah, kasarnya (begitu)," ujar Ma'ruf.

Diingatkan, jangan sampai pengajian dipolitisasi. Justru pengajian perlu diisi oleh politik keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.

"(Jangan) dipolitisasi, digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Kalau politik keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan, harus," pungkasnya.

Sebelumnya Amien Rais hadir yang berceramah di acara Tasyakuran Satu Tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (24/4) menyatakan acara-acara pengajian memang harus disisipi dengan unsur politik. "Pengajian-pengajian disisipkan politik itu harus, kalau enggak, lucu," kata Amien. 

Protes bapak reformasi

Sementara sejumlah aktivis 98 memprotes Amien Rais yang mengklaim dirinya sebagai Bapak Reformasi. 

"Sejarah harus diluruskan! Kami-kami ini fakta dari pelaku sejarah, kami saja tidak berani mentokohkan diri kami sebagai tokoh reformasi," aktivis 98, Wahab dalam diskusi "Refleksi 20 Tahun Reformasi" yang diselenggarakan oleh PENA 98 di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018). 

Aktivis 98 mencurigai adanya beberapa pihak yang ingin menumpang nama dan memanfaatkan aksi mahasiswa dan rakyat dalam menggulingkan rezim Presiden Soeharto tahun 1998.

"Kita protes keras kepada Pak Amien Rais ketika mengklaim dirinya sebagai bapak reformasi. Saya protes, Adian Napitupulu juga protes," kata Wahab.

Aktivis dari Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) ini menegaskan, sejarah tidak boleh didistorsi karena jika terdistorsi dan tidak diluruskan, nantinya ini seolah-olah menjadi kebenaran. "Padahal itu sejarah yang salah," jelas Wahab.

Pasalnya, meski dirinya dan teman-temen aktivis 98 merupakan pelaku sejarah dan pergerakan aksi reformasi, namun tidak satupun dari para aktivis ini mengklaim sebagai tokoh reformasi.

Kegiatan refleksi 20 tahun reformasi menghadirkan sembilan sesi diskusi terkait pergerakan tahun 1998. Diskusi akan diselengrakan setiap 3 hari sekali dalam satu bulan.

Beberapa tema diskusi yang akan diselengarakan PENA 98 antara lain refleksi 20 tahun reformasi pada 27 April 2018, gerakan buruh pascareformasi pada 28 April 2018, gerakan mahasiswa dari masa ke masa pada 2 Mei 2018, ekonomi kerakyatan dari rezim ke rezim pada 3 Mei 2018, dan Media melawan hoaks pada 7 Mei 2018, politik Indonesia pascareformasi pada 10 Mei 2018, kedaulatan pangan pascareformasi pada 13 Mei 2018, membangun kedaulatan energi pascareformasi pada 16 Mei 2018 dan tanah untuk rakyat pada 19 Mei 2018. (onlienews)