DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometereologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Hal ini menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi terjadinya cuaca ektrem di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan ke depan.

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia yang berlaku sejak 14-20 September 2021. Hasil analisa BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin. Fenomena-fenomena dinamika atmosfer tersebut mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas.

 Puan mengharapkan kesiapan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana,” ujarnya dalam rilis yang diterima DIALEKSIS.COM, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan agar seluruh instansi/lembaga di daerah saling bersinergi dengan baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana. Segera bergerak secara terpadu untuk menyelamatkan rakyat. Serta berikan pertolongan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan mereka” tegas Puan.

Menyusul peringatan cuaca ekstrem, BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-15 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk itu, mantan Menko PMK tersebut meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah yang berstatus siaga banjir itu untuk selalu standby. Koordinasi Forkopimda di setiap wilayah dinilai perlu dilakukan secara intens untuk memastikan kondisi rakyat.

Siapkan infrastruktur fisik maupun SDM (sumber daya manusia) semaksimal mungkin. Optimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manakala terjadi banjir. Jangan sampai ada kata kecolongan, anomali alam, dan sebagainya,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Selain langkah jangka pendek, Puan juga meminta pemerintah untuk menyiapkan aspek jangka panjang agar dampak bencana alam bisa diminimalisir. “Bisa melalui bantuan teknologi dalam upaya mitigasi, perlu terus ditingkatkan sistem informasi deteksi dini perkiraan cuaca supaya lebih akurat, sehingga rakyat dapat mengantisipasinya,” jelasnya.  

Puan juga menilai pentingnya Indonesia mengingatkan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global. Ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengatasi cuaca ekstrem. “Sebagai negara kepulauan, Indonesia akan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya ini tidak bisa sendiri, Indonesia perlu mendorong negara-negara lain meningkatkan komitmen pengurangan emisi seperti yang telah saya sampaikan juga di forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) beberapa waktu lalu,” papar Puan.

Tak hanya itu, Indonesia diminta untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan bencana. Beberapa di antaranya, menurut Puan, adalah dengan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan, mempercepat tranformasi energi terbarukan, hingga berkomitmen terhadap transportasi ramah lingkungan. “Kemudian ajak masyarakat untuk mengenali isu ini dan berkontribusi agar bisa mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutupnya.(Rls)