DIALEKSIS.COM | Jakarta - Potensi konflik dan ketegangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024, dicegah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan sejumlah cara yang sudah mulai dijalankan sedini mungkin.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan, dalam situasi politik Pemilu Serentak 2024, terdapat sejumlah kerawanan pelanggaran yang berpotensi kekisruhan antar peserta pemilu, terutama soal hasil.

"Bawaslu dapat membantu mencegah konflik politik dan ketegangan yang dapat muncul akibat ketidaksetujuan terhadap hasil pemilihan," ujar Bagja dikutip dari laman bawaslu.go,id, Selasa (31/10/2023).

Anggota Bawaslu RI dua periode itu mengungkapkan, proses pemilihan umum sering kali kompleks dan penuh dengan tantangan seperti potensi pelanggaran, manipulasi, dan sengketa.

Untuk menghadapi hal tersebut, Bagja memastikan salah satu cara yang digunakan adalah mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan jajaran Bawaslu di daerah.

Bentuk peningkatan kualitas pemimpin Bawaslu daerah, dia katakan, sudah dilakukan melalui pelatihan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/10/2023).

"Pelatihan kepemimpinan ini, membekali anggota Bawaslu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melaporkan masalah tersebut dengan tepat," urainya.

Menurutnya, pelatihan kepemimpinan adalah investasi penting dalam memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan peran kritisnya dalam memelihara integritas demokrasi dan pemilihan umum yang adil di Indonesia.

"Ini membantu memastikan kepercayaan masyarakat dalam proses politik dan hasilnya," demikian Bagja menambahkan.