Wakil Ketua Tim pembinaan dan pengawasan Memorandum of Understanding (MoU) Hensinki, Zainal Abidin, SH, M.Si, MH[Dok. google.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim pembinaan dan pengawasan Memorandum of Understanding (MoU) Hensinki saat sudah dibentuk menjadi sebuah polemik besar bagi masyarakat Aceh. Wakil Ketua Tim pembinaan dan pengawasan Memorandum of Understanding (MoU) Hensinki, Zainal Abidin, SH, M.Si, MH mengatakan kepada Dialeksis.com, Senin(31/052021).

Zainal Menjelaskan, pembentukan tim dengan tujuan yang Pertama, pembentukan tim ini tidak terlepas dari tim sebelumnnya yang disebut tim Advokasi. Kedua, mengawasi segala aspek ekonomi yang ada di Aceh dan permasalahan-permasalah yang ada.

“Pembentukan tim ini tidak lepas dari tim advokasi dan tidak lepas dari dasar-dasar hukum. Untuk saat ini pembentukan ini guna membahas apa persoalan-persoalan yang ada di MoU, kemudian tinggal diperkuat lagi, “ ujarnya.

Dirinya mengatakan, saat ini banyak sekali butir-butir MoU tidak tercover di UUPA, jadi harus banyak langkah yang harus dilakukan agar MoU bisa terlaksana.

“Apa yang sudah ada di MoU itu tidak tercover semua, jadi harus banyak langkah agar terlaksana MoU, 1 tahun yang lalu saya sudah banyak berbincang dengan ahli-ahli hukum dan dijelaskan bahwa UUPA itu bukan instrument tunggal untuk melaksanakan MoU namun bisa digunakan juga instrument hukum lainnya, “ jelasnya.

Ia mengatakan, untuk Roadmap belum dirapatkan lagi, namun bayangan apa yang harus dilaksanakan sudah, dan akan segera dibuat Roadmap nya.

“Tujuan dibentuk tim ini meski roadmap belum ada tapi bayangannya sudah ada. Artinya bagaimana MoU bisa terlaksanakan, komitmen pemerintah aceh dan pemerintah pusat itu bisa terlaksanakan. Ketika tidak ada tim yang mengkaji, mengawasi, dan pembinaan jadi sulit untuk mengetahui apa yang menjadi masalahnya di aceh atau di pusat. Intinya jika ini terimplementasi dengan baik maka ini akan menjadi untuk aceh dan masyarakat aceh juga, “ tutupnya kepada dialeksis.