DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya Ir. H. Jailani Beuramat mewakili Bupati Pidie Jaya menerima Piagam Penghargaan Kategori Kinerja Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 360 Tahun 2023 oleh Wakil Presiden RI K.H.Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara Rapat Koordinasi Nasional serta Penyerahan Insentif Fiskal sebagai penghargaan bagi daerah-daerah dengan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem terbaik di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Penghargaan ini diterima Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas capaiannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Penghargaan itu diberikan atas upaya dan kinerja baik Bupati Pidie Jaya Tgk. H. Aiyub bin Abbas dan Wakil Bupati Pidie Jaya Dr. H. Said Mulyadi, SE, M.Si dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pidie Jaya.

“Penghargaan tersebut atas usaha kita Pemkab Pidie Jaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Pijay,” kata Sekda Pidie Jaya Jailani di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (9/11/2023).

Sekda Jailani berharap, insentif tersebut bisa bermanfaat bagi Kabupaten Pidie Jaya, sehingga bisa membantu penurunan kemiskinan ekstrem di daerah. Sebutnya.

"Insentif ini adalah wujud penghargaan atas komitmen serta kinerja yang bagus dalam mencapai tujuan bersama ini." Ujar Sekda Ir. H. Jailani ikut di dampingi Kasubbag Protokol Pidie Jaya Khairil Azmi.

Sekda Pijay Jailani, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 nanti.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2021 menyebutkan angka kemiskinan ekstrem di Pidie Jaya mencapai 7,26 Persen. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 4,37 persen. "Pencapaian ini cukup membanggakan karena tingkat penurunannya cukup signifikan," Ujar Sekda Jailani.

Dari data tersebut, jelas Sekda Pidie Jaya Ir. H. Jailani bahwa akan dilakukan pemadanan sehingga menghasilkan data yang benar - benar valid. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tetap harus dilakukan secara konvergen melalui konsolidasi nantinya.

Kemudian Wakil Presiden RI (Wapres) K.H.Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan data BPS Statistik mencatat bahwa per Maret 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah turun signifikan hingga mencapai 1,12%, ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Turut hadir pada acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Plt Kepala BPS Ibu Amalia Adiningar Widyasanti serta Kepala Daerah penerima Insentif berkinerja Aktif.