Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah menanggapi terkait terganggunya transportasi laut di daerah kepulauan tersebut.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera menambah armada kapal penyeberangan rute Sinabang-Labuhan Haji menyusul masuknya KMP Teluk Sinabang ke masa docking.
Hermansyah menyampaikan, kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ke Simeulue. Antrean panjang penumpang dan barang kini terjadi di Pelabuhan Sinabang akibat berkurangnya armada yang beroperasi.
“Kapal Teluk Sinabang docking. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu. Kami memohon kepada Pemerintah Aceh kiranya dapat menambah armada kapal penyeberangan Sinabang-Labuhan Haji agar pelayanan tetap berjalan,” ujar Hermansyah kepada media dialeksis.com, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, saat ini hanya beberapa kapal yang melayani rute tersebut, di antaranya KMP Aceh Hebat 1, KMP Aceh Hebat 3, dan KMP Labuhan Haji“Sinabang. Namun, frekuensi pelayaran dinilai masih sangat terbatas.
Untuk rute Labuhan Haji, pelayaran umumnya hanya tersedia dua kali dalam sepekan, yakni Selasa dan Sabtu.
Sementara rute lainnya bahkan hanya beroperasi satu kali dalam seminggu. Kondisi ini dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Simeulue.
“Kita berharap pemerintah dapat menambah kapal dan juga menambah frekuensi pelayaran. Untuk rute Labuhan Haji, idealnya bisa dua kali dalam akhir pekan agar kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Hermansyah menegaskan, rute Sinabang-Labuhan Haji merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Simeulue dengan daratan Aceh. Kapal-kapal di jalur ini tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga hasil bumi, hasil laut, serta kebutuhan pokok yang dipasok dari luar daerah, termasuk dari Medan.
Jika kondisi ini terus berlanjut, lanjutnya, maka dampak terhadap perekonomian masyarakat akan semakin terasa. Pedagang mulai mengeluhkan keterlambatan distribusi barang, sementara hasil produksi lokal berisiko terhambat pemasarannya.
“Ketika antrean panjang di pelabuhan, otomatis perekonomian masyarakat Simeulue ikut tersendat. Ini menyangkut hasil laut, hasil bumi, dan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan segera mengambil langkah konkret, baik dengan menghadirkan kapal pengganti sementara maupun menambah jumlah trip pelayaran selama masa docking berlangsung. [nh]
Sebelumnya.jpeg)
