DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi II Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Muhammad Rizky mengatakan pihaknya sudah membuat tim kolektif antara Komisi I dan II DPRA terkait persoalan wilayah adat masyarakat Bunin yang sudah masuk dalam konsesi lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tegas Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Rizky saat aksi demonstrasi puluhan masyarakat Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (16/5/2023).

"Kebetulan, BPN (Badan Pertanahan Nasional) berada di Komisi I DPRA, sementara Komisi II itu mitranya perkebunan dan kehutanan. Kita lagi data, HGU-HGU yang bermasalah dan yang izinnya sudah mati, karna tidak bisa satu masalah di Bunin kita selesaikan, terus muncul lagi masalah yang lain. Kita kerja kolektif untuk seluruh masyarakat Aceh," ujar Muhammad Rizky kepada dialeksis di gedung DPRA, Selasa (16/5/2023).

Dia menjelaskan, ada tumpang tindih perizinan, untuk lahan di atas 200 hektare itu perizinannya dikeluarkan langsung dari BPN Pusat. Namun dasar perizinnya itu dikeluarkan oleh bupati/wali kota masing-masing.

"Terkait tuntutan masyarakat Bunin tadi, ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini kerja kolektif. Masyarakat kita libatkan, kami juga terlibat, juga kita libatkan pihak eksekutif. Itu dari perkebunan, tadi saya pastikan Kepala Dinas Perkebunan Ibu Cut, saya pastikan jangan sampai keluar izin usahanya biar mereka tidak berusaha di atas tanah warga," kata Muhammad Rizky. [sam]