Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tabir gelap kegiatan berkode apendiks kini mulai menemui titik terang. Kemarin, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sepuluh orang aktor yang terlibat dalam skandal dana apendiks.

Dikabarkan bahwa kesepuluh orang ini sengaja menghapus anggaran pembangunan rumah dhuafa sebanyak 3.650 unit. Dana anggaran ini kemudian digunakan sebagai kegiatan berkode apendiks yang dititip pada 11 SKPA.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian meminta DPRA mempublikasikan sepuluh nama aktor tersebut. Menurutnya, publik Aceh wajib tahu informasi mengenai siapa-siapa saja dalang dibalik kemunculan anggaran berkode apendiks di APBA 2021.

“Publik butuh informasi ini. Harus dipublikasikan kesepuluh nama-nama orang itu,” ujar Alfian kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (1/10/2021).

Ia menegaskan, istilah apendiks tidak ada dalam penganggaran daerah. Istilah apendiks juga tidak dikenal dalam Pengaturan Perencanaan Anggaran Daerah.

Sehingga, lanjut dia, dengan munculnya kegiatan berkode apendiks dalam anggaran dicurigai terdapat upaya untuk menggelapkan uang Aceh secara sengaja. 

Oleh karenanya, Alfian berharap agar DPRA tidak mencari-cari alasan untuk tidak mempublikasikan kesepuluh aktor yang disebut itu ke tengah masyarakat.

Seandainya kesepuluh nama itu tidak diumumkan, lanjut Alfian, maka rakyat Aceh juga tidak akan percaya lagi kepada DPRA. 

“Kalau tidak diumumkan, berarti DPRA dianggap tidak bisa dipercaya dan dipegang omongannya, karena hanya menyebutkan sepuluh orang aktor saja tapi tidak mempublikasikan faktanya,” kata Alfian. 

“Termasuk misalnya kalau ada oknum-oknum di DPRA. Itu juga harus dipublikasikan. Rakyat Aceh akan menuntut DPRA karena mereka (DPRA) sudah mengumumkan sepuluh orang aktornya,” tambahnya. 

Sementara itu, aktivis MaTA juga kabarnya akan mendesak supaya kesepuluh nama orang itu diterbitkan ke khalayak umum. Hal ini bertujuan agar tidak membuat kegaduhan di tengah publik Aceh.

“Kita akan mendesak supaya nama-nama ini segera dipublikasikan. Sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi liar ataupun fitnah,” pungkas Alfian.