Silaturahmi Wagub Fadhlullah, PPDI Aceh Dorong Pemerintah Serius Perhatikan Penyandang Disabilitas

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan sebagai ruang mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait masa depan penyandang disabilitas di Aceh.

Dalam suasana penuh kehangatan, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menerima silaturahmi dari kalangan komunitas dan organisasi disabilitas Aceh yang dipimpin Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Dewan Pimpinan Daerah Aceh, Hamdanil pada Kamis (28/5/2026).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan di momen Idul Adha, tetapi juga menjadi ruang diskusi serius mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Aceh. Mulai dari akses pendidikan, pelayanan publik, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial menjadi perhatian utama yang disampaikan dalam silaturahmi tersebut.

Dalam kesempatan itu kepada media dialeksis.com, Hamdanil menegaskan bahwa penyandang disabilitas di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kelompok disabilitas agar mereka mendapatkan hak yang setara sebagai warga negara.

“Momentum Idul Adha ini bukan hanya tentang silaturahmi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa saudara-saudara disabilitas di Aceh memiliki hak yang sama. Kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan masa depan penyandang disabilitas, baik dalam pendidikan, pekerjaan, akses fasilitas umum, maupun pemberdayaan ekonomi,” ujar Hamdanil.

Ia menilai, isu disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebatas bantuan sosial semata. Menurutnya, penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Aceh.

Hamdanil juga menyoroti pentingnya pembaruan data penyandang disabilitas di Aceh. Ia menyebut validitas data menjadi faktor penting agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Selama ini masih ada persoalan data yang belum sepenuhnya akurat. Akibatnya, ada penyandang disabilitas yang seharusnya menerima bantuan justru belum tersentuh. Karena itu kami terus mendorong pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala,” katanya.

Selain itu, Hamdanil meminta pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam dunia kerja. Ia menilai banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan keterampilan yang mampu bersaing jika diberikan kesempatan yang setara.

“Kami tidak ingin hanya dikasihani. Penyandang disabilitas ingin diberi kesempatan untuk berkarya dan mandiri. Banyak teman-teman disabilitas di Aceh memiliki kemampuan, tetapi masih terbentur keterbatasan akses dan stigma sosial,” ujarnya.

Menurut Hamdanil, keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat disabilitas di lapangan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah disebut menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan komunitas disabilitas. Pemerintah Aceh, kata dia, memiliki komitmen untuk terus memperhatikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Bagi kalangan disabilitas, perhatian pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan kesetaraan hak dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

Hamdanil berharap silaturahmi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas di Aceh.

“Kami berharap ada langkah nyata setelah pertemuan ini. Aceh harus menjadi daerah yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas,” tutupnya. [nh]