Sekretaris Daerah Aceh, Bustami mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, secara virtual dari Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Senin (24/10/2022). [Foto: humas.acehprov.go.id]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekda Aceh Bustami Hamzah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual dari Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (24/10/2022). 

Nampak hadir mendampingi Mendagri di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono. Sementara di Aceh hadir Asisten II Sekda Aceh, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Sosial dan beberapa Kepala SKPA lainnya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pandemi Covid-19, membuat semua negara termasuk Indonesia menghadapi krisis kesehatan. Indonesia patut bersyukur, di mana masih bisa mengendalikan Covid-19 dan survive secara ekonomi, dan terbukti, ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik.

“Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi,” kata Tito.

Selain itu, perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berlangsung juga berdampak terhadap perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Apalagi diketahui Rusia dan Ukraina adalah produsen komoditas minyak, gas alam dan gandum.

Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono dalam paparannya berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022 ini, menunjukkan adanya perbaikan sampai dengan semester II tahun 2022.

“Menjadi catatan agar kita terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi. Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor,” kata Margo.[]