DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelabuhan Penyeberangan Balohan sudah selesai dibangun BPKS dengan anggaran lebih dari Rp 200 Miliar.

Dialeksis.com, Jumat (27/08/2021) mewawancara langsung Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain di Banda Aceh tepatnya kantor perwakilan BPKS Banda Aceh.

Dirinya mengatakan, pelabuhan Balohan itu adalah milik BPKS sebagai barang milik negara dibawah DJKN.

“Jadi kita akan ambil alih, jadi semua akan kita perbaiki, kemudian kita diskusikan dengan pemerintah kota, Dinas Perhubungan kota dan Provinsi, ASDP, dan BPKS, jadi yang pemiliknya adalah BPKS,” ucapnya.

Lanjut Iskandar menyampaikan, pelabuhan Sabang sebagai Emergency Port dan Green Port, yang dimana BPKS telah menandatangani MoU dengan beberapa pihak atas dukungan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terkait Port of Emergency dan Green Port.

“Untuk Green Port, kita akan gunakan Tenaga surya yaitu solarcell, kemudian emergency call, dijaman yang pandemi ini kapal yang melintas sabang itu banyak, jika ada emergency, High Temperature (Temperatur Tinggi), semua medical evacuation, yang paling dekat itu adalah sabang, jadi passenger dijemput, kemudian dari sabang dibawa kerumah sakit. Hal ini sudah mita diskusikan dengan walikota, rumah sakit dan sebagainya kita sediakan, jika memang tidak bisa baru akan dibawa ke Banda Aceh,” jelasnya.

Kepala BPKS menambahkan, tentu dalam hal itu akan melibatkan semuanya, seperti SAR, angkatan laut, Imigrasi BEA CUKAI dan lainnya.

“Karena jika ingin masuk, harus ada izin khusus karena itu harus ada koordinasi dengan tim yang ada,” ujarnya.

Adapun Pengembangan Pusat Logistik Migas, Iskandar menjelaskan, paska pelantikan manajemen BPKS Oktober 2020, Gubernur Aceh berharap Kawasan Sabang dapat menjadi salahsatu shorebase untuk kegiatan operasi migas lepas pantai.

“Sekarang untuk shorebase kita melihat bagaimana kedepan, didaerah selat malaka itu dibawah BPMA, itu ada REPSOL, Mubadala, Premier Oil, dan Zara Tech yang akan beroperasi di selat malaka,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika Sabang dijadikan shorebase, maka itu akan menguntungkan untuk mereka, karena barang yang dititipkan di sabang tidak akan Taxt (Pajak) atau Free Trade Zone(Zona Perdagangan Bebas).

“Jadi mereka titip disana atau sewa lahan saja, tapi kalau mereka bawa kedarat, maka mereka harus bayar, jadi kenapa digunakan Sabang, karena sabang itu daerah shorebase (Minyak), dalam hal ini kita hanya tinggal menunggu empat perusahaan ini beroperasi di Aceh baru bisa ditindak lanjuti, dan tentu ini akan menjadi peluang yang bagus juga,” jelas Iskandar.

Iskandar berharap, Sabang menjadi lebih baik dan Aceh semakin maju. “Kami sudah berbakti, sekarang kesempatan bagi yang muda-muda untuk memimpin Aceh kedepannya, untuk melanjuti dan mengembangkan Aceh kedepannya, jika saya masih diberi kesempatan, I will do my best,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]