Kantor Datok Penghulu Bundar untuk sementara menumpang di halaman Masjid Syuhada. [Foto: M. Hendra Vramenia]

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Meski berada di pusat pemerintahan dan perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kampung Bundar ternyata belum memiliki kantor Desa atau kantor Datok Penghulu.

Selama ini, kampung yang masuk dalam Kecamatan Karang Baru ini menumpang di sebuah bangunan bekas musholla yang berada di halaman Masjid Syuhada. "Itu dulu musholla dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Setelah masjid Syuhada berdiri, fungsi musholla dialihkan menjadi kantor datok penghulu," kata Datok Penghulu Bundar, Mukhsin kepada Dialeksis.com, Selasa (05/11/2019).

Mukhsin menjelaskan pihaknya saat ini menempati ruangan di lantai dua eks musolla, sedangkan lantai dasar berfungsi sebagai toilet masjid. "Awal-awalnya kami malah di lantai satu, bersebelahan sama toilet. Baru-baru saja bisa meminjam lantai dua," lanjutnya.

Meski ketiadaan kantor ini tidak terlalu mengganggu tugas dan fungsi datok penghulu, tetap saja dia berharap perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya kondisi kantor yang berada di lantai dua itu menyulitkan warga yang sudah berusia lanjut. 

"Kita kan ada di lantai dua. Kalau ada warga yang sudah tua, kasihan harus naik-naik tangga. Kita maunya disamakan saja dengan kampung lain, punya kantor sendiri," ujarnya.

Mukhsin menambahkan pihaknya sudah berupaya mengusulkan pembangunan kantor Datok Penghulu Bundar ke Pemkab Aceh Tamiang melalui Camat Karang Baru sejak dua bulan lalu. Ada harapan kantor ini akan dibangun tahun depan. "Lokasinya sudah ada, dekat lapangan bola," kata Mukhsin.

Usulan ini kembali dilayangkan Mukhsin ketika anggota DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan reses ke Kampung Bundar, Jumat (1/11/2019) lalu. Dalam pertemuan itu, Mukhsin berharap politisi Gerindra itu bisa membantu agar pembangunan kantor Datok Penghulu Bundar terealisasi cepat.

Menurutnya, ketiadaan kantor kepala desa atau Datok Penghulu di Karang Baru ternyata tidak hanya dialami Kampung Bundar. Dari total 31 kampung di kecamatan Karang Baru, hanya 20 kampung yang memiliki kantor datok penghulu. "Masih banyak yang tidak punya kantor, bukan kami saja. Khusus Karang Baru, kalau saya tidak salah masih ada sebelas kampung belum punya kantor," jelasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan reses dewan tersebut, sebagian warga juga membandingkan kondisi kantor datok penghulu di Karang Baru dengan Kecamatan Seruway yang disebut-sebut pada tahun ini ada pembangunan 10 kantor datok penghulu.

Menurut warga kebijakan itu kurang tepat, mengingat Karangbaru merupakan ibu kota Aceh Tamiang yang seharusnya pembangunan fasilitas pemerintahan lebih diutamakan dibanding daerah lain.

"Bukannya mengecilkan daerah lain. Maksudnya kalau di Seruway bisa dibangun 10 kantor dalam setahun, alangkah lebih baik bila di sana hanya lima, sisanya lima lagi dibangun di Karangbaru," kata warga yang meminta identitasnya disembunyikan.

Warga tersebut yang merupakan pensiunan PNS juga menyoroti pembangunan di instansi vertikal, seperti Polres dan Kejari Aceh Tamiang yang dinilainya terlalu mewah.

"Seandainya anggaran di vertikal bisa dikurangi, tentu datok-datok kita pada hari ini sudah memiliki kantor," sebutnya. (mhv)