Gedung DPRA. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan satu nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. 

Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Saddam Rassanjani, pengusulan calon tunggal yang direncanakan DPRA ini menunjukkan kelembagaan legislatif di Aceh tidak menjunjung tinggi pendekatan penjaringan berdasarkan usulan yang diminta Kemendagri, yaitu untuk 3 orang. 

"Rencana DPRA ini menunjukkan internal legislatif di Aceh terkesan nakal, dengan ingin mengusulkan satu orang ini maka akan menciptakan konflik vertikal (Aceh-Pusat) dan horizontal (Sekda Aceh-PJ Gubernur Aceh)," kata Saddam kepada Dialeksis.com, Senin (12/6/2023). 

Saddam menjelaskan, idealnya DPRA mengusulkan 3 nama sehingga Kemendagri dapat menentukan pilihan siapa diantara 3 nama ini yang layak dan sesuai kriteria.

"Bisa saja apa yang diusulkan DPRA tidak akan diakomodir, namun dengan usulan pertimbangan Kemendagri orang lain yang akan muncul, sehingga jangan sekali-kali kita membangun satu suhu politik di Aceh tidak stabil dalam menjalin hubungan legislatif dan eksekutif," tegasnya.  

Sudah sejatinya, kata Saddam, pejabat di Aceh ini menciptakan harmonisasi dalam menjalankan pemerintahan sehingga kerja-kerja dalam melayani kepentingan publik dapat berjalan. 

Hal penting lain juga, menurut Saddam, pertimbangan dalam pengusulan itu juga harus mengedepankan aspirasi dari banyak pihak sekaligus juga menilai dari sisi berbagai informasi dan data yang objektif. 

"Sehingga usulan yang diserahkan ke Kemendagri mengatasnamakan kelembagaan DPRA benar-benar memiliki bobot nilai muatan yang objektif mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan kelompok," jelasnya. 

Di samping itu, kata Saddam, juga tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan DPRA dalam menyikapi aspirasi dan menjaring sosok yang layak memimpin Aceh di level eksekutif dalam kurun waktu setahun kedepan. 

"Kerja-kerja pada tahun 2024 bukanlah kerja mudah karena beban berat urusan kepemiluan, peningkatan PAD, menyelesaikan urusan Keacehan, perlu orang yang layak dan mampu dalam kriteria tersebut," terangnya.  

Selaku Pengamat Politik dan Pemerintahan, Saddam berharap semua pihak benar-benar teduh, bijak dan arif dalam memberikan usulan terhadap sosok yang akan ditempatkan sebagai Pj Gubernur Aceh. [NOR]