Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan bahan bakar jenis Premium yang mengemuka beberapa waktu belakangan mendapat penolakan dari Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil.

Dikatakan, rencana kebijakan penghapusan Premium itu dinilai tidak tepat pasalnya masyarakat masih membutuhkan premium. Pemerintah harusnya menyadari bahwa masyarakat yang berpendapatan rendah itu masih sangat mayoritas.

Diketahui, rencana kebijakan penghapusan itu dilakukan dengan upaya pemerintah mengurangi emisi, termasuk pada sektor transportasi. 

"Tapi harus diingat bahwa mayoritas masyarakat kita itu masih membutuhkan premium, kalaupun mau dihapus itu harus secara bertahap sehingga masyarakat memahami kebijakan tersebut," jelasnya kepada Dialeksis.com, Jumat (31/12/2021).

Ia menambahkan, pemerintah harus membuat sosialisasi untuk menghapus itu, artinya saat ini pemerintah tidak boleh menurunkan atau menghilangkan premium.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat skema kebijakan baru, kemudian disampaikan kepada DPR sehingga DPR bisa mengetahui dan memahami, nanti ada semacam pemikiran terkait dengan upaya atau keinginan pemerintah ingin menghapus premium itu," jelasnya lagi.

Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD RI asal Aceh itu mengungkapkan jangan sampai masyarakat dikejutkan dengan kebijakan tanpa sosialisasi, BBM Premium merupakan kebutuhan warga yang selama ini digunakan, jika tiba-tiba ditarik dan mereka tidak memiliki persiapan, apalagi perekonomian masyarakat saat ini tidak baik-baik saja.

"Karena jika tidak, nanti ditakutkan akan memunculkan gelojak atau instabilitas ditengah masyarakat. Saya agak bingung dengan pemerintah, dia punya aparat inteligen bisa mencari informasi dan dijelaskan, jadi kerja-kerja yang sistematis itu dalam konteks ini sepertinya diabaikan," terangnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu menjelaskan semua kepada masyarakat terutama kepada kelompok mayoritas yang masih membutuhkan premium.

Disinggung soal apakah penting pemerintah membuat satu varian baru yang tentu standarnya sama dengan premium sehingga tidak mempengaruhi emisi dan menjadi solusi dengan tetap terjangkau dari keberadaan BBM itu?

"Itu alternatif lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah artinya jika ingin menghapus maka gantilah dengan yang lain, jika tidak bisa lebih baik maka minimal masih sama," ungkapnya.

Sehingga pemerintah tidak dianggap lepas tangan, jika penghapusan tanpa alternatif iu terkesan didominasi oleh kepentingan bisnis semata ketimbang keinginan membantu rakyat.

"Saya menerima berbagai macam keluhan terkait dengan harga minyak goreng, terutama pelaku usaha kecil yang mereka menjerit minyak goreng itu harganya naik 2 kali lipat," katanya.

Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan harga sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Mereka tidak tahu mau mengadu ke siapa.

"Oleh karena itu, tugas pemerintah mengendalikan harga secara jangka panjang perlu dipikirkan di Aceh ini," pungkasnya.