DIALEKSIS.COM | Aceh - Wacana penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kembali mencuat seiring kritik bahwa persyaratan administratif ini dinilai menghambat hak asasi mantan narapidana dan melanggengkan stigma negatif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan dukungannya atas usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapuskan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurutnya, penghapusan SKCK merupakan langkah strategis yang tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan akses pekerjaan, termasuk bagi para mantan narapidana.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Tuntutan Mualem tentang penghapusan barcode yang dinilai tidak ada faedahnya bagi rakyat makin menggema. Terkini, suara yang sama juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
DIALEKSIS.COM | Singkil - Kini, 3 tahun pasca pemberlakuan, barcode BBM viral kembali di Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam sambutannya usai dilantik Rabu (12/2/2025) lalu, menegaskan mencabut penggunaan barcode BBM di seluruh Aceh. Dalam setiap sambutannya pada estafet pelantikan bupati dan wali kota, pria yang akrab disapa Mualem itu selalu menegaskan hal tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi H. Amro, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
DIALEKSIS.COM | Opini - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah lembaga yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU No. 11 Tahun 2006), hal ini merupakan bagian penting dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menanggapi rencana pemerintah yang akan menghapus subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Muda Seudang melalui Juru Bicara Muhammad Chalis, S.IP mengecam keras surat balasan dari Pemerintah Aceh terkait tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Chalis menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai fasilitasi Qanun KKR tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Trenggono menyebut terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan Presiden Prabowo kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. Pihaknya akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP itu dan akan melakukan tindaklanjut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan penghapusan utang ini adalah simbol keberpihakan Pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal atau yang akrab disapa Iqbal Piyeung, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet UMKM, petani, dan nelayan di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan terus menuai kontroversi di kalangan pekerja dan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menyatakan, hingga Mei 2024 ini, menurut informasi dari Pertamina, belum ada program penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Wacana Penghapusan Tenaga Kontrak (Tekon) di Lingkungan Pemerintah Aceh sedikit banyaknya telah menuai Kekhawatiran yang serius dikalangan sekitar 10 Ribuan Tenaga Kontrak lebih yang telah selama ini bekerja dan mengabdi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah telah memasuki tahap pra finalisasi sejak 30 September 2022 lalu.
DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik menyebutkan bahwa pemerintah Aceh lambat dalam mengatur solusi atas kebijakan penghapusan honorer.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan bahan bakar jenis Premium yang mengemuka beberapa waktu belakangan mendapat penolakan dari Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil.
Dikatakan, rencana kebijakan penghapusan Premium itu dinilai tidak tepat pasalnya masyarakat masih membutuhkan premium. Pemerintah harusnya menyadari bahwa masyarakat yang berpendapatan rendah itu masih sangat mayoritas.