Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Wilayah Aceh, Muhammad Hasbar Kuba. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada rapat paripurna semalam yang di laksanakan di Gedung Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah berakhir. Maka dengan begitu Pemerintah Aceh dan DPRA menyetujui penetapan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 sebesar Rp Rp. 16.170.650.661.277,- atau Rp 16,1 Trilliun.

Kesepakatan itu langsung dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Suhaimi, S.H, M.H berdasarkan surat keputusan tentang rancangan keputusan DPRA Nomor -/DPRA/2021 tentang Penetapan Persetujuan Raqan APBA Tahun 2022.

Sebelumnya, Gubernur Aceh mengatakan, setiap periode konsultasi kita ke Kemendagri itu selalu kita sampaikan.

“Karena kitakan membawa amanah dari DPRA,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Kemudian, terkait Anggaran 2021, Gubernur Aceh mengatakan, evaluasi kita terkahir itu tadi pagi. “Optimistik kita itu mencapai 85 persen, pesemistiknya itu mencapai 81 persen, data dari yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tadi itu belum, dan itu nanti akan kita update di akhir paripurna secara non-formal saja, karena itu setiap jam naik,” sebutnya.

Kemudian, terkait rumah Dhuafa yang ada didalam RPJMA, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, sudah banyak sekali dan sudah mencapai angka 7000 unit.

“Namun justru saya khawatir di SKPA nya ini, apakah mampu tidak membangun 7000 unit rumah itu, jadi kalau bisa lebih cepat itu lebih baik,” ucapnya.

Cuma, Nova juga menyarankan juga kepada DPRA, jadi ada juga rumah Dhuafa yang ada di Baitul Mal. “Jadi itu perlu sedikit perbaikan Qanun, dan disitu ada sekitar 2000 unit, jadi kalau ini 7000, di Baitul Mal 2000, jadi total mencapai 9000 unit. Tinggal 3000 unit saja kekurangan rumah Dhuafa kita, dan sampai saat ini tidak ada satu Provinsi pun di Indonesia yang membangun rumah sebanyak itu,” tukasnya.

Selanjutnya, bahwa ditahun 2022 terkait rumah Dhuafa itu akan dianggarkan kembali, kata Nova Iriansyah, “Iya, 7000 unit. Kira-kira itu mencapai Rp 600 Milliar, sedangkan ditahun lalu itu kenapa dipangkas, karena fiskalnya sempit, sementara aspirasi masyarakatnya harus kita prioritaskan, jadi otomatis kita geser dulu. dan ini sudah kita lunasi di tahun 2022, Insyaallah," pungkasnya.

Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Wilayah Aceh, Muhammad Hasbar Kuba mengatakan, sebagai masyarakat Aceh, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) juga sebagai model of control yang ada di Aceh.

“Kita ingin Rp 16,1 Trilliun harus digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah Aceh kita bilang setengahnya itu sudah pasti untuk belanja tetap, namun ada sekitar setengahnya lagi, atau Rp 7/8 Trilliun, untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Aceh, baik itu Rumah Dhuafa, dan sebagainya,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (3/12/2021).

Dirinya mengatakan, yang kita harapkan di tahun 2022 itu dikelola dengan baik dan benar. “Harus dengan substansi-substansi yang jelas, dan hal-hal yang menjadi prioritas utama masyarakat Aceh, bukan untuk memperindah gedung, atau menyamankan anggota dewan, atau membuat pemimpin nyaman didalam gedung, atau rumah dinas, dan hal-hal itu tidak berefek kepada masyarakat Aceh,” ujarnya.

“Oleh karena itu, ditahun 2022 ini harus berefek langsung kepada masyarakat Aceh dan rakyat kecil,” kata Hasbar.

Salah satunya, jalan lintas Aceh, Hasbar Kuba mengatakan, hari ini itu harus diprioritaskan oleh pemerintah Aceh. “Bagaimana masyarakat kita bisa berkembang, kalau jalan saja masih berlubang, maka jalan harus diprioritaskan, penerangan jalan juga,” ucapnya.

Untuk Selanjutnya, kata Hasbar, ini yang sudah beberapa tahun terbelangkalai. “Rumah Dhuafa ini harus diprioritaskan, kalau gagal rumah dhuafa ini gagal dubangun tahun 2022 ini, maka saya pastikan ribuan mahasiswa Aceh turun ke jalan, karena ini menjadi kegagalan besar terhadap kepemimpinan Nova Iriansyah,” sebutnya.

“Karena dari 2018, 2019, 2020, sampai 2021 pembangunan rumah Dhuafa itu ditunda terus,” tegas Hasbar.

Secara pribadi, Hasbar mengatakan, kalau Pribadi tidak suka perencanaan yang bagus tapi esensinya gagal begitu. “Kita perlu dieksekusi ini bagaimana ya itu terserah mereka, tapi ini dieksekusinya benar-benar paham secara eksekusi, ini tanggungjawab ini anggaran masyarakat, bukan anggaran sedikit, jangan sampai dengan anggaran tersebut, bisa terjadi SiLPA lagi,” sebutnya.

Cuma jika ini sudah disahkan, maka kata Hasbar, kita harus meilaht dulu apa saja proyek-proyeknya yang masuk dalam RAPBA 2022. “Apakah ada pemerataan pembanguna di Aceh, dari barat selatan samapai Barat ke Tamiang, dan ditengah, jangan tidak merata, jangan samapi di anak tirikan atau di anak kandungkan” tukasnya.

Hasbar Kuba mengatakan, pihak Legislatif dan Eksekutif harus meminimalisir konflik diantara keduanya.

“Mereka harus meminimalisir konflik diantara mereka, artinya harus ada komunikasi yang baik diantara mereka, baik antara Ketua DPRA dengan Gubernur Aceh, ataupun dengan pihak lainnya dari DPRA,” tukasnya. [ftr]