Kondisi akses utama menuju rumahnya di Komplek Perumahan Budi 1, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, telah dihancurkan sekitar dua bulan lalu. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Karang Baru - Seorang penyintas bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Hendra Vramenia, menyuarakan keluhan sekaligus harapannya kepada pemerintah terkait akses jalan menuju permukimannya yang hingga kini belum pulih.
Hendra mengungkapkan bahwa jembatan yang menjadi akses utama menuju rumahnya di Komplek Perumahan Budi 1, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, telah dihancurkan sekitar dua bulan lalu. Ironisnya, menurut dia, pembongkaran dilakukan oleh pihak yang diduga terkait pemerintah, tanpa kejelasan sumber anggaran maupun instansi pelaksana.
“Jembatan itu dihancurkan sekitar dua bulan lalu. Kami tidak tahu apakah itu dari pemerintah kabupaten, dari proyek Waskita, atau dari anggaran APBN. Yang jelas, jembatan itu masih bisa diperbaiki sebenarnya, cukup dibersihkan dari lumpur secara manual,” ujar Hendra kepada Dialeksis.
Ia menjelaskan, sebelumnya jembatan tersebut hanya mengalami penumpukan lumpur akibat banjir, yang menurutnya masih bisa ditangani dengan cara sederhana, seperti menurunkan warga untuk membersihkan saluran di bawahnya. Namun, alih-alih diperbaiki, jembatan justru dibongkar menggunakan alat berat.
“Kalau saja dibersihkan, itu masih bisa difungsikan. Tapi malah dihancurkan total. Akibatnya sekarang kami tidak bisa lagi masuk dari jalan utama,” tambahnya.
Kondisi tersebut memaksa Hendra dan puluhan kepala keluarga lainnya harus menggunakan akses alternatif yang lebih sulit dan berisiko, yakni melalui jalan belakang atau jalur sempit milik warga lain. Situasi semakin parah ketika hujan turun.
“Kalau hujan, jalan itu berlumpur dan sangat sulit dilalui. Ini sangat menyulitkan, apalagi bagi anak-anak, orang tua, atau kalau ada kondisi darurat. Akses ini bukan sekadar jalan biasa, ini akses utama kami,” tegasnya.
Hendra menilai kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat warga setempat merupakan korban bencana yang seharusnya mendapatkan dukungan, bukan justru menghadapi kesulitan tambahan.
“Kami ini sedang dalam kondisi terdampak musibah. Seharusnya pemerintah hadir membantu, bukan malah membuat akses kami terputus. Apalagi yang menghancurkan jembatan itu juga diduga dari pihak pemerintah. Jadi sudah seharusnya mereka bertanggung jawab,” katanya.
Ia berharap pemerintah, baik melalui Balai Besar, Kementerian PUPR, maupun BUMN seperti Adhi Karya dan Waskita, serta pemerintah daerah melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT), segera mengambil langkah cepat dengan membangun jembatan sementara.
“Kami tidak meminta yang langsung permanen, minimal jembatan sementara dulu yang bisa dilalui kendaraan roda dua. Yang penting akses kami terbuka kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut pembangunan jembatan permanen agar tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai nanti dibuat jembatan sementara, tapi jembatan permanennya tidak kunjung dibangun. Harus ada komitmen dan kepastian waktu. Ini menyangkut kehidupan puluhan kepala keluarga di sini,” imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena menjadi satu-satunya akses utama bagi warga di kawasan tersebut.
“Puluhan KK bergantung pada akses itu setiap hari, baik untuk bekerja, sekolah, maupun kebutuhan darurat. Kalau akses ini terputus, aktivitas kami lumpuh,” jelas Hendra.
Di akhir pernyataannya, ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera turun tangan dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas.
“Kami berharap pemerintah benar-benar mendengar dan segera bertindak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kemanusiaan dan keberlangsungan hidup warga,” pungkasnya.
Sebelumnya
