DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis HAM Aceh yang juga mantan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad menyebutkan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Aceh ialah orang yang sudah tau atau benar mengerti berbagai kompleksitas permasalah yang terjadi di Aceh saat ini.

"Bagi kita tidak tidak ada masalah Pj Gubernur Aceh dari unsur mana. Unsur militer, Polisi, Aparatur Sipil. Yang menjadi masalah ialah ketika ia sudah mempunyai skenario lain terkait Aceh disaat masalah Aceh yang sangat kompleksitas," kata Zulfikar Muhammad, Senin (4/4/2022) kepada Dialeksis.com.

Kata Zulfikar Muhammad, permasalah yang di hadapi Aceh saat ini sangat Kompleksitas, mulai tidak harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, kesejahteraan masyarakat Aceh yang dibawa garis kemiskinan,ada keinginan masyarakat Aceh ingin memperpanjang otsus,ada keinginan masyarakat Aceh ingin memperkuat UUPA.

"Nah kalau yang dibawa Pj Gubernur Aceh Outnya Jakarta maka itu siapapun dia akan bermasalah Di Aceh," sebut penggiat HAM Aceh ini.

Disinggung Dialeksis.com secara rasional bahwa tidak rasional lagi Pj Gubernur Aceh dari kalangan Militer, indikatornya ialah kondisi Aceh sudah sangat stabil beda perlakuan tahun 2012-2017 lalu.

Zulfikar menjelaskan militer sendiri kan terdiri dari berbagai kelompok, latar belakang, ada yang memang ahlinya pembangunan, ia memang sangat mengerti tentang infrastruktur kebencanaan, "Jadi latar belakang militer ini tidak hanya dilihat sebagai alat tempur saja. Sekarang tidak ada lagi. Militer sudah berkembang," sebutnya.

Pun demikian kata Zulfikar Muhammad siapapun yang dipilih sebagai Pj Gubernur Aceh ialah orang yang sudah mengetahui kontek Aceh dengan berbagai persoalan kompleksitas yang terjadi saat ini.

"Siapapun atau dari kalangan manapun yang tidak paham permasalah Aceh yang sangat Kompleksitas akan jadi masalah ketika menjabat Pj Gubernur Aceh," sebutnya.

Yang intinya kata Zulfikar mereka yang dipilih sebagai Pj Gubernur Aceh orang yang sudah teruji mengerti Birokrasi, sudah mengerti permasalah Aceh. 

"Pj Gubernur Aceh juga harus mampu memperbaiki hubungan Aceh dengan Jakarta, baik soal anggaran, regulasi dan keuangan," pungkasnya. (Fajri Bugak)