Direktur sekaligus Pendiri Aceh Governance Lab (AGL), Chaidir Ali. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur sekaligus Pendiri Aceh Governance Lab (AGL), Chaidir Ali mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tidak boleh berhenti pada urusan evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur semata.
Lebih dari itu, aspek pemulihan trauma psikologis korban bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Chaidir, bencana alam selalu meninggalkan luka mendalam yang tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga membekas secara psikologis, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Ia menilai, trauma pascabencana kerap terabaikan karena fokus penanganan lebih diarahkan pada bantuan material.
“Banyak korban terlihat sudah kembali beraktivitas, tetapi secara mental mereka masih dihantui rasa takut, cemas, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Ini tidak boleh diabaikan. Pemulihan trauma adalah bagian penting dari proses pemulihan pascabencana,” ujar Chaidir kepada media dialeksis.com, Senin (29/12/2025).
Chaidir Ali, mengatakan temuan di lapangan menunjukkan trauma pascabencana masih sangat kuat dirasakan masyarakat. Menurutnya, kecemasan warga bukan tanpa alasan, sebab banjir bandang telah menghancurkan sumber penghidupan utama mereka.
“Bencana ini bukan hanya merusak rumah dan sawah, tetapi juga meruntuhkan rasa aman masyarakat. Banyak warga yang masih dihantui ketakutan tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup ke depan,” ujar Chaidir Ali.
Di Aceh Utara, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya padi. Bagi petani setempat, padi bukan sekadar hasil panen, melainkan juga berfungsi sebagai tabungan hidup.
Gabah dan beras disimpan untuk dijual saat harga naik, guna memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga keperluan darurat lainnya.
Namun, banjir bandang telah menghancurkan mekanisme ekonomi tradisional tersebut. Padi milik warga terendam air dan lumpur dalam waktu lama, menyebabkan hasil panen membusuk, menghitam, dan tidak lagi dapat dikonsumsi maupun diperjualbelikan.
Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan sumber pangan sekaligus simpanan ekonomi yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan mereka.
“Ketika padi rusak, yang hilang bukan hanya panen, tetapi juga tabungan keluarga. Ini yang membuat tekanan mental warga semakin berat,” jelas Chaidir.
Ia menambahkan, banyak orang tua mengaku takut tidak mampu melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, tidak memiliki modal untuk kembali menanam, serta kebingungan menghadapi masa depan pascabencana.
Tekanan psikologis tersebut diperparah oleh kerusakan rumah tinggal, hilangnya perabotan, serta keterbatasan akses terhadap bantuan yang memadai.
Dalam kondisi seperti ini, Chaidir menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur semata. Dukungan psikososial, menurutnya, menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat kembali pulih secara mental dan emosional.
“Pemulihan trauma harus menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana. Layanan pendampingan psikososial, ruang aman bagi anak-anak, serta pendampingan berbasis komunitas sangat penting agar warga tidak terjebak dalam trauma berkepanjangan,” tegasnya.
Pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, dengan mendengarkan keluhan masyarakat, memberikan penguatan mental, serta membangun kembali harapan korban bencana.
Selain pemulihan psikologis, Chaidir juga menekankan pentingnya program pemulihan mata pencaharian atau livelihood recovery. Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk segera merealisasikan bantuan benih, pupuk, alat pertanian, serta skema bantuan ekonomi bagi petani terdampak.
“Jika mata pencaharian tidak segera dipulihkan, masyarakat berisiko jatuh ke dalam kemiskinan struktural akibat bencana. Pemulihan ekonomi dan pemulihan mental harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Chaidir menambahkan, trauma yang tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga menurunnya kualitas hidup korban.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah memasukkan program pemulihan psikologis sebagai bagian dari kebijakan penanganan bencana secara terintegrasi.
“Negara harus hadir tidak hanya membangun rumah dan jalan, tetapi juga memulihkan jiwa warganya. Pendampingan psikososial harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.
Selain itu, Chaidir juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pemulihan trauma pascabencana.
Menurutnya, sinergi lintas sektor akan mempercepat proses pemulihan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat terdampak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Aceh Governance Lab siap menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan korban bencana bangkit, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional,” pungkas Chaidir Ali. [nh]
Sebelumnya.jpeg)
