DIALEKSIS.COM| Takengon- Kementrian PUPR, Pemerintah Aceh melalui balai PUPR sangat lamban menangani musibah wilayah pengunungan Gayo. Akses jalan untuk tiga kabupaten wilayah pegunungan Aceh ini diabaikan.
“Kami rakyat Gayo sangat marah dan kecewa kepada Kementerian PUPR dan Kantor Balai PUPR Provinsi Aceh. Lambat bertindak memperbaiki jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues,”sebut Aramiko Aritonang, salah seorang pemuda Gayo, Senin (29/12/2025).
Menurut mantan anggota DPRA antar waktu ini, sebulan Lebih sudah bencana banjir dan Longsor di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues sangat minim perhatian Pemerintah Provinsi dan Balai PUPR Provinsi Aceh, perwakilan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mereka abai terhadap nyawa manusia.
Awal bencana terjadi tanggal 26 November 2025 membuat Tanah Gayo wilayah tengah Aceh gelap gulita hingga tanggal 23 Desember 2025. Hampir sebulan rakyat Gayo kekurangan sembako, BBM tidak ada jaringan internet dan listrik.
Bahkan sampai saat ini masih sangat banyak kawasan di tiga kabupaten ini gelap gulita, tidak ada jaringan internet, akses jalan dan jembatan terputus, masyarakat masih terisolir. Mereka terancam lapar dan dibaluti rasa takut.
Rakyat Gayo bertahan dengan segala daya dari segala sisi kepanikan. Pemerintah dareah kalang kabut karena ketidak berdayaannya menanggulangi bencana. Banyak jalan yang amblas dan jembatan yang putus, kampung terisolir,”jelasnya.
Keterisoliran wilayah Gayo akibat akses jalan darat, baik alan nasional maupun provinsi tak kunjung di perbaiki oleh Pihak Kementerian PUPR dan PUPR Provinsi Aceh. Dampaknya rakyat Gayo krisis pangan dan BBM.
Baru di tanggal 22 Desember 2025 BUMN Porum Perumahan (PP) hadir, menurunkan alat beratnya di lintas Bireuen Bener Meriah, di Kilometer 60 dan Jembatan Tenge Besi dan Umah Besi Bener Meriah.
“Pertanyaanya mengapa alat Kementerian PUPR baru tiba setelah sebulan rakyat Gayo menderita. Kami rakyat Gayo juga tidak melihat upaya Dinas PUPR Provinsi Aceh menurunkan alat beratnya untuk memperbaiki ruas jalan Provinsi. Apakah kami yang berada di wilayah tengah Aceh ini bukan bahagian dari Provinsi Aceh,”tanya Aramiko.
“Kami meminta Bapak Presiden agar memberikan hukuman terhadap pimpinan kementerian PUPR dan Pimpinan kantor Balai PUPR Aceh untuk didemosikan. Karena akibat kelalaian mereka banyak rakyat Gayo kehilangan nyawa, karena Akses jalan darat tidak bisa diakses. Oksigen untuk kebutuhan di rumah sakit Aceh Tengah dan Bener Meriah kosong akibatnya banyak nyawa pasien tidak bisa diselamatkan”, sebutnya.
“Kami juga meminta Gubernur Aceh agar mendemosi Kadis PUPR Provinsi Aceh akibat kelalaiannya, ruas jalan Provinsi tidak bisa dilalui sehingga rakyat Gayo harus menelan pil pahit, menjadi krisis pangan dan sembako,”sebutnya.
Rakyat Gayo, sebut Aramiko, meminta kepada Presiden Prabowo agar benar benar serius memulihkan akses jalan darat ruas jalan nasional. Seperti Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues.
Akses jalan ini demi menyelamatkan agar rakyat Gayo tidak lagi kelaparan dan nyawa pasien di rumah sakit bisa diselamatkan.
“Ini adalah permintaan yang tulus dari hati kami yang paling dalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas nama kemanusiaan,”pintanya.
Sebelumnya
