Penggiat Alam dan Satwa, Siddiq Al-Idrus. [Foto: Dialeksis/ftr]

DIALEKSIS.COM | Langsa - Banjir yang terjadi di 3 Kabupaten dan 1 Kota di Aceh menjadi perhatian khusus terhadap para pengamat dan penggiat lingkungan di Aceh khususnya.

Penggiat Alam dan Satwa, Siddiq Al-Idrus mengatakan, banjir yang terjadi di Aceh itu sudah menjadi makanan sehari-hari dan itu sudah pasti terjadi.

“Dalam hal tentu banyak permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama, salah satunya adalah kawasan hutan yang menjadi salah satu upaya pencegahan ketika hujan datang, dan Drainase dikota yang dapat mencegah atau mengurangi dampak banjir itu sendiri,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (5/1/2022).

Siddiq mengatakan, sebelum kita membahas hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Moratorium Hutan.

“Moratorium Hutan itu adalah untuk menjaga batas untuk jangan diganggu gugat terlebih dahulu, untuk jangan dipakai atau dialih fungsikan, karena di Aceh itu ada namanya hutan HTI, HTH, semenjak zaman pak Irwandi, atau pak Zaini, namun sekarang dari Kementerian sendiri mengeluarkan Statement, dan itu cukup menggoncang dunia, beliau mengatakan atau singkatnya ‘Lebih mengutamakan infrastruktur’, jadi ini terhadap lingkungan ini kemana arahnya terutama di Indonesia khususnya di Aceh,” sebutnya.

Dirinya menjelaskan, untuk saat ini kawasan hutan atau bentangan alam itu dirubah menjadi kawasan batu bara, dijadikan kelapa sawit.

“Sebelum jadi kelapa sawit, maaf cakap, contoh perusahaan-perusahaan kertas (Pulp) yang saat ini ada sebagian perusahaan yang dimana kita tidak bisa masuk, yang jadi pertanyaan disini, betul tidak mereka mengelola kawasan hutan HTI dengan benar?. Sejauh yang kita disini perusahaan Pulp itu hanya menebang pohon untuk dijadikan kertas, tidak menanam kembali untuk selanjutnya, dan yang ditanam itu malah sawit, ini sebenarnya lebih kepada pemimpin kita khususnya di Aceh, yaitu Gubernur Aceh saat ini,” sebut Siddiq.

Siddiq mengatakan, sebenarnya saya tidak setuju juga dengan moratorium hutan, itu ibaratkan seperti melegalkan ganja di Aceh. “Kenapa? Ibaratkan seperti ini, Ganja sampai saat ini itu masih disalah gunakan, jadi jika dilegalkan ganja ini apa yang terjadi? Ini akan berdampak buruk dan kerusakan yang besar untuk daerah, karena apa? Karena kita belum bisa mengelolanya dengan benar sesuai daripada fungsi ganja itu sendiri. Sama halnya dengan moratorium hutan, ada tidak ada tetap masih yang namanya ilegal logging, jadi sama saja,” jelasnya.

Untuk saat ini alangkah lebih baiknya, kata Siddiq, benahi dulu daripada fungsional apa yang ingin dicapai, misalkan ingin Moratorium hutan, maka benahi dulu sampai ke akar-akarnya. “Jadi dengan begitu akan akan memberikan dampak yang bagus kedepannya, namun jika belum bisa maka sama saja, ada atau tidak ada sama saja, yang seperti yang saat ini terjadi, ilegal logging terus ada, banjir terus ada, karena banjir itu datang dari hulu ke hilir, atau air datang dari atas ke bawah,” jelas Siddiq.

Siddiq mengatakan, alangkah baiknya setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menjaga secara ketat untuk kawasan hutannya. “Untuk bisa mengurangi dampak banjir seperti ini, ini untuk jangka panjang. Kemudian, Drainase juga harus terus dibuat dan permak sedemikian rupa agar fungsional Drainase ini berfungsi dengan baik, kemudian sungai kita di Aceh itu sebenarnya harus dikeruk lagi karena sudah dangkal, jika kita melihat banjir yang terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara inikan sungai sudah dangkal, terlihat kapasitas airnya itu sudah naik ke pemukiman warga, ini karena sungai tersebut sudah tidak bisa menampung kapasitas air lagi, sehingga meluap, jadi harus dikeruk,” jelasnya lebih lanjut.

Kemudian, lanjut Siddiq, kesadaran masyarakat juga sangat penting. “Salah satunya untuk tidak menebang pohon dan buang sampah sembarangan,” ucapnya.

Kalau untuk tebang pohon, kata Siddiq, ini biasa terjadi dikawasan pemukiman hutan yang ada penduduknya. “Inikan biasa karena faktor ekonomi, jadi bisa saja masyarakat disana hanya bisa menebang pohon, karena itu kemampuannya, jadi disinilah peran pemerintah yang sebenarnya, menyediakan lapangan kerja, pelatihan atau sebagainya,” kata Siddiq.

Selanjutnya, Siddiq mengatakan, buang sampah sembarangan ini menyebabkan Drainase kita tersumbat, karena itu salah satunya penyebab banjir. “Masyarakat harus sadar sekali akan hal ini, sebenarnya masyarakat kita sudah sadar, tapiistilahnya tidak mau tahu,” kata Siddiq.

Urbanisasi atau penghijaun hutan

“Kalau ingin menananm pohon atau menghijaukan kembali hutan itu sebenarnya sudah telat sekali,” sebut Siddiq.

“Karena jika ingin urbanisasi hutan lagi, maka minimal 4 tahun harus menanam dan mengawasi bibit yang ditanam dalam penghijauan ini,” kata Siddiq.

Siddiq mengatakan, ini kita sudah telat sekali, tapi masih bisa dilakukan, namun harus benar-benar melakukannya dengan benar-benar dilakukan. “Pengawasan, penanaman, penghijauan, dan sosialiasi yang terus dilakukan setiap saat,” tukasnya.

Bencana setelah banjir

Siddiq mengatakan, seteah banjir apa lagi yang akan kita hadapi? Itu musim penyakit demam malaria atau deman berdarah. “Inikan air tergenang, secara otomatis benih nyamuk akan bersarang dan berkembang biak.

“Ini juga salah satu bencana juga, karena itu masyarakat harus sadar penting nya menjaga lingkungan tadi.

Kara itu, kata Siddiq, pemerintah kota, seperti yang saya katakan, Drainase itu harus benar dibuat atau tata ruang kota harus benar dibuat dengan benar-benar serius. ‘Fungsional Drainase kita tidak seperti fungsinya, jika mencontoh jepang, Drainase di Jepang itu, dari atas ke bawah, sedangkan kita bawah ke atas, jadi lubang drainase kita itu lubangnya diatas bukan dibawah. “Inikan sudah salah, ada Drainase seperti itu, ada yang nungkik kesamping kiri, ada yang diatas, ada yang lubangnya drainase tak berfungsi, dan macam-macam, jadi harus sesuai dan benar-benar dibuat drainase ini, dari atas ke bawah agar airnya mengalir kebawah, jadi tak ada genangan yang enyebabkan banjir,” sebutnya.

Harapan yang harus terlaksana

Jadi dalam hal ini, kata Siddiq, pemerintah itu harus bisa menjaga hulu, untuk pemerintah Kab/Kota hars menjaga kawasan hutannya sendiri, dan tata ruang kota harus di desain dengan sedemikian rupa agar fungsional setiap fasilitas berfungsi dengan baik.

“Kemudian, setiap kota harus memiliki minimal itu 75 persen kawasan hijau kota, dan terakhir kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan dan itu WAJIB sekali,” ujarnya.

Kemudian, kata Siddiq, masyarakat juga harus di edukasikan yang namanya Edukasi Mitigasi Bencana. “Karena bencana inikan first major, suatu hal yang tidak bisa kita tebak dan datangnya tiba-tiba, karena itu penting sekali edukasi ini,” pungkas Siddiq. [ftr]