Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, pada saat menghadiri kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan seminar nasional yang berlangsung di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis (16/4). Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengatakan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, dengan mengutamakan kualitas serta kelayakan huni jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, pada saat menghadiri kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan seminar nasional yang berlangsung di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis (16/4).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LUKW UMJ).
“Hunian tetap itu bukan solusi sementara, tapi jangka panjang. Jadi tidak boleh terburu-buru. Kita harus memastikan semua fasilitas dasar terpenuhi, mulai dari air bersih, listrik, hingga infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Dek Fadh.
Ia menjelaskan, huntap dirancang sebagai tempat tinggal permanen bagi masyarakat terdampak, sehingga pemerintah berupaya memastikan setiap unit benar-benar layak huni dan dapat mendukung kehidupan warga dalam jangka panjang.
Menurutnya, proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dengan menjaga keseimbangan antara kecepatan penanganan dan kualitas hasil.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan pemulihan yang menyeluruh, bukan sekadar cepat selesai,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga menanggapi laporan terkait kerusakan hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah, seperti di Aceh Tengah dan Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
Dek Fadh mengakui bahwa huntara memiliki keterbatasan karena sifatnya yang darurat dan hanya diperuntukkan untuk jangka waktu sementara.
“Huntara itu memang bangunan temporer. Jadi dalam kondisi tertentu, seperti cuaca ekstrem, bisa saja terjadi kerusakan. Namun begitu, setiap laporan tetap akan kita tindak lanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, hunian sementara yang ditempati 18 kepala keluarga penyintas banjir di Gampong Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan kembali terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin (6/4/2026) sore.
Para warga yang baru menempati huntara dua hari sebelum Idulfitri itu harus kembali menghadapi kondisi darurat. Sejumlah barang dilaporkan rusak akibat terendam air, sementara atap hunian juga mengalami kerusakan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memastikan akan melakukan evaluasi dan penanganan lanjutan, agar kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama masa transisi menuju hunian tetap.
“Penanganan bencana ini kita lakukan bertahap. Yang penting masyarakat tetap terlindungi dan hak-haknya terpenuhi, sambil kita kejar pembangunan huntap secara maksimal,” tutup Dek Fadh.
Sebelumnya
