DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggaran pembangunan sejumlah rumah ibadah di Banda Aceh hingga pengadaan Al-Qur'an pada tahun anggaran 2022 akhirnya dipangkas oleh Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq. Padahal, sejak awal Bakri Siddiq telah berjanji akan ekstra hati-hati dalam melakukan rasionalisasi anggaran agar tidak merugikan masyarakat.

"Sangat memilukan sosok Pj Walikota Bakri Siddiq yang selama ini menonjolkan diri sebagai sosok yang taat beragama dengan agenda jamaah shubuhnya ternyata kini mulai menunjukkan belangnya. Pasalnya sejumlah rumah ibadah hingga pengadaan Al-Qur'an anggarannya dipangkas. Bahkan anggaran untuk kegiatan rumah ibadah yang telah selesai dilakukan proses tendernya," ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPuR), Asrinaldi dalam keterangannya yang diterima Dialeksis.com, Senin (10/10/2022).

Asrinaldi mencontohkan, salah satu pembangunan rumah ibadah yang dipangkas anggarannya yakni pembangunan Masjid At-Taqwa Gampong Setui yang terancam dipotong, padahal tendernya sudah dilakukan. 

"Pembangunan Masjid Taqwa Setui itu sudah ditender juga akhirnya pembangunannya terancam gagal dilaksanakan karena anggarannya terancam dipotong oleh Pj Walikota. Belum lagi sejumlah pembangunan/rehab rumah ibadah lainnya yang kecil-kecil juga berpotensi dipangkas anggarannya termasuk pengadaan Al-Qur'an," jelasnya.

Ia juga mengatakan, ini menunjukkan bahwa banyak program kerakyatan dan keagamaan akan terhenti pembangunannya di bawah kepemimpinan Pj Walikota Bakri Siddiq yang selama ini mempoles diri seakan-akan merupakan sosok yang taat beragama dan merakyat.

"Padahal kebijakan yang dilakukan sangat jauh dari harapan rakyat dan bahkan berpeluang mengkhianati rakyat," ujarnya.

GeMPuR juga menilai sosok Pj Walikota Banda Aceh tidak benar-benar menyelamatkan program kerakyatan dan keagamaan sebagaimana komitmen dan penegasannya sebelumnya, tapi justru sebaliknya secara diam-diam mengabaikan kepentingan agama dan rakyatnya. 

"Seharusnya yang dilakukan Pj Walikota adalah menyelamatkan program kerakyatan dengan memaksimalkan realisasi PAD, namun fakta pahit harus ditelan oleh masyarakat Banda Aceh bahwa PAD masih belum bisa dimaksimalkan, sehingga program keagamaan dan kerakyatan akhirnya dikorbankan. Sehingga sangat wajar jika masyarakat kota menilai bahwa Pj Walikota Bakri Siddiq adalah pemimpin yang cakapnya tak serupa bikin," tegasnya.

Beberapa sumber PAD yang lumayan besar yang semestinya digenjot mulai tata kelola parkir hingga pengutipan bayar sewa lapak dan retribusi serta sumber lainnya justru tak dilakukan maksimal.

"Banyak toko-toko atau lapak yang disewa oleh keluarga pejabat dan berkemungkinan menunggak. Bahkan tidak dibayar ratusan juta rupiah, tetapi tidak ditelusuri dan ditindaklanjuti padahal itu juga sumber PAD yang nilainya besar. Tapi yang disayangkan justru pengutipan pembayaran pamplet bagi pedagang kecil mulai ditingkatkan. Bahkan satu usaha bisa dikutip sampai Rp290-300 ribu untuk bayar pamplet usaha, dan tentunya sangat memberatkan pedagang kecil. Tapi lagi-lagi yang dikurangi dan dipangkas malah program kerakyatan dan keagamaan, sungguh kebijakan yang tidak rasional dan melukai hati rakyat," kata Asrinaldi.