Beranda / Berita / Aceh / Miliki Dana SiLPA Rp 3,9 Triliun, Pospera Nilai Kinerja Pemerintah Aceh Buruk

Miliki Dana SiLPA Rp 3,9 Triliun, Pospera Nilai Kinerja Pemerintah Aceh Buruk

Selasa, 29 Juni 2021 22:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : hakim

Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) Aceh nilai kinerja Pemerintah Aceh periode ini buruk akibat miliki dana Silpa hingga Rp. 3,9 Triliun. [Foto: Umar/Hakim]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) Aceh nilai kinerja Pemerintah Aceh periode ini buruk akibat miliki dana SiLPA hingga Rp. 3,9 Triliun.

Hal itu disampaikan oleh ketua DPD POSPERA Fakhrurazi dalam temu pers di warkop Dek Chek Kupi, Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (29/06/2021). 

"Anomali anggaran semakin lucu ketika Aceh tahun lalu masih miliki dana Silpa sampai Rp. 3,9 T dari total APBA sebesar Rp.14,4 T , dengan ini kami nilai pemerintah Aceh masih miliki Rapor kinerja yang buruk," sebutnya.

Fakhrurazi mengatakan ditahun ini, pemerintah Aceh miliki dana APBA sebesar Rp16,76 T. Namun jika anggaran ini tidak dikelola secara efektif dan efesien tentu akan membawa Aceh kembali menjadi termiskin. 

"Ini bisa terlihat dari realisasi anggran yang masih sangat minim tertanggal 25 Juni 2021 realisasi anggaran baru sebatas 23,7% bahkan ini, masih tegolong jauh dari target untuk 30 Juni nanti sebesar 30%, padahal ini sudah satu semester," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah Aceh saat ini, bagaimana upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Menurut DPD POSPERA Aceh merupakan salah satu Provinsi istimewa yang miliki dana Otsus capai Rp 88,2 Triliun, namun ironisnya dengan dana yang berlimpah ini, Aceh masih tergolong menjadi Provinsi termiskin ke 1 di Sumatera dan termiskin ke 6 se Indonesia dengan tingkat kemiskinan capai 15%. 

Kondisi seperti ini, DPD POSPERA menyebut Presiden Jokowi perlu menekan Gubernur Aceh beserta Bupati/Walikota agar lebih Fokus pada Program pengentasan kemiskinan. [HAK]

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda