Anggota DPR RI, Nasir Djamil. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh tidak bersedia melakukan pemilihan kepengurusan baru dengan sejumlah alasan.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Firdaus Nyak Idin mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak tidak di alokasikan anggaran karena sudah tidak tersedia lagi anggaran.

“Karena tidak tersedia anggaran, maka tidak di alokasikan, sebelumnya kami pernah bertanya mengenai hal tersebut, itu disebabkan karena anggarannya kurang, itu karena kurang, dipotong anggaran dinas tahun ini, begitu katanya (Pihak Dinas),” ucapnya kepada Dialeksis.com, Sabtu (22/1/2022).

Anggota DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, tentu kita prihatin dan sangat menyayangkan terkait hal ini. "Dan ini menunjukkan bahwa terkesan tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, padahal angka kekerasan seksual terhadap anak di Aceh bukan semakin menurun, namun semakin meningkat," ucapnya kepada Dialeksis.com, Selasa (25/1/2022).

Kemudian disebutkan tidak ada anggaran, Nasir Djamil mengatakan, jadi ini terkesannya enteng sekali dan tidak ada beban. 

"Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada uang, tidak anggaran, karena itu perlu penjelasan, mau itu dari Gubernur, DPRA terkait dengan pernyataan itu,, apakah benar bahwa Dinas terkait tidak ada uang untuk menyelenggarakan proses pemilihan Komisioner baru. jadi tolong segera dijawab, apa benar seperti itu?," tukasnya.

"Ini sangat menyayat hati kita, ini sangat menyudutkan kita ini, karena, sekali lagi bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh semakin meningkat bukan menurun," sebutnya.

Nah lalu kemudian tidak di anggarkan untuk mencari Komisioner yang baru, menurutnya, ini sudah menunjukkan kegagalan dalam mempersiapkan calon pengganti Komisioner ini (dalam hal ini KPPAA_RED).

"Jangan sampai terdengar kita tak ada uang, malu kita kalau terdengar dengan Provinsi lain, terutama dalam menghadirkan pusat-pusat yang diproyeksikan sangat membantu permasalahan kita di Aceh," ujarnya.

Nasir Djamil juga mengatakan, sebenarnya jika memang pemerintah Aceh mau, bisa saja menganggarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan program daripada KPPAA itu sendiri. "Bisa saja jika ada kemauan," pungkasnya. [ftr]