DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Perumus Kebijakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (CPPA) melakukan agenda pertemuan dan kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Rabu dan Kamis 13-14 September 2023. 

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Puri Indah Kota Mataram, Tim Perumus Kebijakan CPPA melakukan penajaman materi Pergub CPPA akan dirampungkan pada tahun 2023. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Abdul Aziz dalam sambutan dan pembukaan menyatakan bahwa Kebijakan Cadangan Pangan perlu mendapatkan perhatian bagi Pemerintah Daerah, isu tentang ketahanan pangan, penyiapan lumbung pangan dan distribusi pangan menjadi focus Pemerah Provinsi NTB saat ini. 

“Aceh dan NTB sama-sama merupakan daerah penghasil beras, supply gabah dari NTB banyak dipasok sampai Provinsi Jawa Timur dan Bali,” ungkap Abdul Azis.

Kajian tentang cadangan pangan ini perlu mendapatkan saran masukan sebagai bentuk penajaman dalam inovasi daerah untuk kebijakan berkaitan dengan Pangan. FGD Penajaman Pergub CPPA dilaksanakan berkat Kerjasama antara Dinas Pangan Aceh dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. 

Kegiatan FGD dihadiri oleh unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kota Mataram terkait urusan pangan, Biro Hukum dan Ekonomi, BUMD Gerbang NTB Mas, Akademisi dari Universitas Mataram, Pelaku Usaha Beras, dan Asosiasi Perpadi NTB. 

FGD ini bertujuan untuk melakukan pengembangan inovasi kebijakan cadangan pangan. Provinsi NTB telah memiliki Kebijakan PERDA Cadangan Pangan Beras sejak tahun 2008 seta Pergub NTB tentang Rencana Aksi Daerah untuk Ketahanan Pangan.  

Ketua tim perumus sekaligus dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr. T. Saiful Bahri, M.P dalam materi paparan Kebijakan CPPA, menyampaikan bahwa Provinsi NTB dan Aceh merupakan daerah surplus beras, sehingga perlu melakukan penguatan rantai pasok melalui Sistem Resi Gudang dan penguatan agroindustri. 

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini harga beras sudah mencapai diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional,” tegas Saiful. 

Selanjutnya, Dr. T. Saiful Bahri, MP.  menyebutkan bahwa kolaborasi yang dijalankan antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT.  Gerbang NTB Emas (GNE) selaku BUMD yang menjalankan unit usaha dibidang agribisnis, dapat menjadi contoh bagi Provinsi Aceh. 

“Peluang kolaborasi Pemerintah Aceh, BUMN, dan BUMA dapat dilakukan secara lebih sinergis dalam mendukung tata kelola cadangan pangan Aceh” ungkap Saiful yang juga merupakan Doktor lulusan IPB yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) Aceh. 

Kebijakan tata kelola Cadangan pangan merupakan kolaborasi Riset antara Universitas Syiah Kuala dan Dinas Pangan Aceh. Riset ini mendapatkan dukungan pendanaan hibah kompetisi nasional dalam Program Matching Fund Kedai Reka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Riset Kolaborasi Matching Fund Kedai Reka merupakan kolaborasi 3 kampus besar di Aceh; Yaitu Dr. T. Saiful Bahri, M.P dan Dr. Rahmat Fadhil, M.Sc dari Universitas Syiah Kuala, Hafiizh Maulana, S.P., SHI., M.E dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dan Dr. Juli Firmansyah, M.Pd. dari Universitas Serambi Mekkah.

Direktur Kewirausahaan dan Prestasi Universitas Syiah Kuala yang juga Wakil Ketua Tim Perumus, Dr. Rahmat Fadhil, M.Sc menyampaikan dalam sambutan kegiatan FGD bahwa  kebijakan Pangan ditingkat daerah dapat dilakukan dengan berbagai inovasi sesuai kebutuhan daerah. 

Untuk itu, pada kesempatan ini Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan NTB melakukan kegiatan FGD penajaman substansi Pergub untuk saling memberikan masukan terkait pengelolaan Cadangan Pangan Aceh.  Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Cadangan Pangan Aceh, Salman, S.E., Ak., M.M bahwa selain cadangan beras Pemerintah melalui Bulog, Dinas Pangan Aceh dan NTB dapat menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui kolaborasi dengan Bulog dan BUMD untuk penguatan distribusi dan ketahanan Pangan.

FGD Penajaman Pergub CPPA berlangsung alot. Tim BUMD Gerbang Aneka Mas menyampaikan bahwa unit kegiatan usaha agribisnis pangan dijalankan melalui pola kemitraan secara off taker dengan pelaku usaha pangan dan kelompok tani. BUMD perlu terlibat dalam kebijakan Cadangan Pangan, mulai dari penyimpangan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan.  

Masukan lain juga diberikan oleh Akademisi Universitas Mataram, bahwa cadangan pangan perlu lebih diperluas, tidak hanya komoditas beras tetapi juga komoditas pokok seperti minyak goreng, gula, telur, cabai, dan bawang. 

Pelaku Usaha Beras dari Lombok Tengah yang tergabung dalam PUPM Nusa Lestari menyampaikan informasi penting bahwa, Lombok Tengah dan Sumbawa merupakan pemasok gabah terbesar di NTB. Menurut pelaku usaha, cadangan pangan perlu diberikan juga kepada pelaku usaha yang dibina oleh Pemerintah daerah melalui kelompok-kelompok dalam Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan FGD berlangsung dinamis hingga sore pukul 17.00 yang ditutup oleh Kepada Dinas Ketahanan Pangan NTB Abdul Aziz. Kegiatan FGD ini menjadi khazanah yang sangat berharga, proses pertukaran informasi dan inovasi kebijakan antar daerah perlu dilakukan berkelanjutan. 

Provinsi Aceh dan NTB memiliki banyak kesamaan, mulai dari potensi daerah dan wisata laut, tingkat religiusitas masyarakat, dan visi ketahanan pangan yang nantinya akan terus diperkuat. 

“Semoga nantinya Pemerintah Provinsi NTB bisa melakukan kunjungan balasan ke Pemerintah Aceh, setelah Pergub CPPA ini diterbitkan dan ada spirit yang sama tentang ketahanan pangan” tutup Kadis Ketahanan Pangan NTB Abdul Aziz.