Senin, 16 November 2026
Beranda / Berita / Aceh / KNPI Banda Aceh Desak Qanun Jinayat Disempurnakan Usai Dua Tersangka LGBT Dikeluarkan dari Tahanan

KNPI Banda Aceh Desak Qanun Jinayat Disempurnakan Usai Dua Tersangka LGBT Dikeluarkan dari Tahanan

Senin, 16 November 2026 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banda Aceh, Teuku Muhammad Farizan Arifa, S.T. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banda Aceh, Teuku Muhammad Farizan Arifa, S.T., mendesak pemerintah dan lembaga legislatif segera mengevaluasi serta menyempurnakan Qanun Jinayat Aceh. 

Hal ini menyusul keluarnya mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) dari tahanan dalam perkara dugaan jarimah liwath atau LGBT.

Menurut Farizan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait kepastian hukum dan upaya pencegahan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam.

Ia mengatakan, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Pemerintah, aparatur gampong, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat juga perlu mengambil peran melalui kegiatan pembinaan dan pendidikan keagamaan.

"Memang saat ini kita mendesak semua pihak, baik aparatur gampong, Pemerintah Kota, organisasi kepemudaan maupun seluruh elemen masyarakat, untuk benar-benar melakukan pencegahan," ujar Farizanmkepada dialeksis.com, Senin (16/11/2026).

Ia menilai, pembinaan generasi muda perlu diperkuat melalui pelatihan keagamaan dan berbagai kegiatan positif agar anak-anak muda memiliki lingkungan serta aktivitas yang mendukung perkembangan mereka.

KNPI Banda Aceh, kata dia, juga berupaya memperbanyak kegiatan kepemudaan sebagai salah satu langkah mengarahkan generasi muda agar terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat.

"Kita tidak hanya berbicara soal penindakan, tetapi juga bagaimana melakukan pencegahan melalui pelatihan keagamaan, kegiatan positif dan pembinaan lainnya," katanya.

Terkait keluarnya FD dan AM dari tahanan, Farizan menyebutkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Wali Kota Banda Aceh untuk memahami persoalan yang berkembang.

Dari hasil komunikasi tersebut, ia menilai terdapat persoalan dalam aspek regulasi yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, terdapat ketentuan hukum yang dinilai belum sempurna sehingga menimbulkan persoalan dalam proses penanganan perkara.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pemberhentian FD sebagai aparatur sipil negara secara tidak hormat merupakan persoalan administratif yang telah diselesaikan. Sementara itu, proses hukum atas dugaan jarimah liwath merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan dasar hukum yang jelas.

"Jadi, tidak mungkin wali kota bertindak melawan hukum atau semena-mena. Untuk status kepegawaiannya sudah selesai, tetapi persoalan hukum masih memiliki kendala karena ada ketentuan yang perlu disempurnakan," ujarnya.

Farizan berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti persoalan regulasi tersebut agar tidak kembali menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Ia secara khusus mendorong agar penyempurnaan Qanun Jinayat masuk dalam agenda pembahasan legislatif, termasuk melalui DPRK Banda Aceh sesuai kewenangan dan mekanisme pembentukan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, ketentuan hukum harus dirumuskan secara utuh, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya.

"Kita berharap tahun ini atau paling lambat tahun depan segera dibahas. Bagaimana penyempurnaan qanun ini supaya semuanya jelas, baik bagi masyarakat maupun siapa pun, termasuk pejabat. Jangan sampai muncul persoalan dan simpang siur seperti sekarang," katanya.

Ia menambahkan, penyempurnaan regulasi Syariat Islam tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara tertentu, tetapi juga menyangkut kepastian batasan dalam berbagai aktivitas masyarakat di Aceh.

Karena itu, Farizan berharap pembahasan Qanun Jinayat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, legislatif, ahli hukum, dan unsur masyarakat.

"Kami berharap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memiliki landasan hukum yang jelas, baik dalam aspek pencegahan, penindakan maupun penerapan aturan di tengah kehidupan masyarakat," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI