Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah. [Foto: Net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan pihaknya akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Banda Aceh untuk meminta penjelasan terkait perkembangan kasus dugaan jarimah liwath atau LGBT yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang mahasiswa berinisial AM.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan, jawaban, serta argumentasi dari instansi yang menangani perkara tersebut, menyusul polemik setelah kedua tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena masa penahanan berakhir.
Irwansyah mengatakan, DPRK perlu mendengarkan penjelasan langsung dari Satpol PP/WH agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipahami secara utuh.
"Insyaallah kita akan mengundang Satpol PP/WH Banda Aceh untuk meminta jawaban, keterangan, dan tanggapan atas apa yang beredar di tengah masyarakat," kata Irwansyah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya dikutip media dialeksis.com, Minggu (15/11/2026).
Ia mengaku prihatin atas perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, persoalan ini juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam regulasi yang mengatur penanganan jarimah liwath di Aceh.
"Kita tentu sedih, prihatin atas apa yang terjadi. Memang ada kelemahan dalam regulasi qanun, dan itu akan kita coba sampaikan juga ke pihak provinsi untuk bisa segera direvisi," ujarnya.
Irwansyah berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijak dengan mencari solusi yang tepat, termasuk melalui pembenahan aturan agar tidak menimbulkan persoalan serupa dalam penegakan hukum ke depan.
Ia juga menilai perlu adanya pembahasan bersama pihak terkait untuk memastikan regulasi yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara jinayat.
Sebelumnya, dua tersangka dalam kasus dugaan jarimah liwath, FD (58) dan AM (22), dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir. Keduanya telah ditahan sejak 18 Agustus 2026.
Kepala Satpol PP/WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menjelaskan bahwa pengeluaran keduanya dilakukan demi hukum karena batas waktu penahanan sesuai ketentuan qanun telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Meski telah dikeluarkan dari tahanan, proses hukum terhadap perkara tersebut tidak serta-merta dihentikan. Hingga kini, penanganan kasus masih menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme penegakan Qanun Jinayat dan kepastian hukum bagi masyarakat. [nh]
Sebelumnya
