Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menjadi salah satu pembicara dalam Forum Arsitek Dunia yang digelar di Hermes Hotel, Jumat (17/4/2026). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menjadi salah satu pembicara dalam Forum Arsitek Dunia yang digelar di Hermes Hotel, Jumat (17/4/2026). Dalam forum tersebut, ia berbagi perspektif tentang peran arsitektur yang tidak hanya membentuk ruang, tetapi juga masa depan kota dan peradaban, terutama dalam konteks ketangguhan menghadapi bencana.
Dalam paparannya, Irwansyah menekankan bahwa kunci utama membangun kota tangguh terletak pada integrasi lintas sektor, mulai dari kebijakan, tata kelola, hingga desain arsitektur berbasis risiko.
Menurutnya, kebijakan harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata ruang berbasis mitigasi, penerapan standar bangunan tahan bencana, serta pemberian insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan perlu memperkuat koordinasi multi-aktor, meningkatkan transparansi, serta mendorong desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas agar respons terhadap bencana menjadi lebih cepat dan kontekstual.
“Ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu--bukan sendiri-sendiri,” ujar Irwansyah.
Ia juga menyoroti pengalaman Aceh dalam menghadapi berbagai bencana, termasuk pentingnya solidaritas masyarakat. Namun, ia mengakui masih adanya kelemahan, seperti belum optimalnya integrasi data, distribusi bantuan yang belum merata, serta manajemen relawan yang belum terstruktur.
Irwansyah turut mengenang dua peristiwa besar yang pernah dihadapinya. Saat bencana tsunami Aceh, ia menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan terlibat dalam advokasi penggratisan SPP bagi penyintas, penggalangan relawan mahasiswa nasional, serta pendirian posko mahasiswa di wilayah terdampak.
Sementara itu, saat terjadi banjir bandang, ia telah menjabat sebagai Ketua DPRK Banda Aceh. Dalam kapasitas tersebut, ia aktif melakukan advokasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, terutama terkait distribusi BBM dan LPG yang sempat terganggu.
“Terkait BBM, saat itu terjadi antrean panjang di seluruh SPBU. Saya turun langsung ke depo BBM di Krueng Raya untuk memastikan stok aman, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Alhamdulillah, dalam waktu singkat antrean dapat terurai,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong penambahan armada kapal pengangkut BBM akibat terganggunya jalur distribusi darat, serta mengadvokasi penanganan kelangkaan LPG.
Ia juga mengkritik lambannya penanganan gangguan listrik oleh pihak PLN, yang menyebabkan pemadaman di ibu kota provinsi berlangsung hingga hampir satu bulan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ke depan, Irwansyah menegaskan pentingnya penguatan integrasi data dan koordinasi lintas sektor, menjadikan edukasi kebencanaan sebagai budaya publik, serta membangun ketahanan infrastruktur yang sejalan dengan ketahanan sosial.
“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi--dengan masyarakat sebagai garis depan,” tuturnya.
Forum tersebut dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dan turut menghadirkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, serta sejumlah pembicara dari berbagai negara. []
Sebelumnya
