Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Peduli Aceh (KPA) melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi di tender proyek Multiyears pada pembangunan Jembatan Kilangan, Aceh Singkil.

Terkait hal itu, Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi mengatakan, pihaknya telah menerima dan juga telah mencatat semua tuntutan KPA.

Ia mengatakan, untuk ke depan Kejati Aceh belum bisa memastikan kapan kiranya akan terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan, tapi satu hal yang pasti, Kejati Aceh akan melakukan penyelidikan.

"Akan dilakukan penyelidikan, tapi belum tahu kapan, yang jelas pimpinan sudah mencatat semua tuntutan yang diminta pihak Koalisi Peduli Aceh, sudah dicatat semua," kata Munawal Hadi saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (8/2/2021).

Saat ditanya apakah tuntutan KPA ke Kejati Aceh bernada sama dengan isi petisi yang diterbitkan KPA, Munawal mengaku sama.

Bahkan, kata dia, ketika KPA berorasi di depan kantor Kejati Aceh, isi petisi itulah yang dibacakan pihak KPA.

Selain itu, terkait dengan tender proyek multiyears lainnya, Munawal mengatakan, pihak Kejati Aceh akan meninjau terlebih dahulu.

Jika misalnya ke depan terdapat tender proyek multiyears lain ada perbuatan yang melanggar hukum, sebut dia, Kejati Aceh akan langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Terkait dengan pernyataan KPA di dalam petisi, terdapat sosok yang berinisial R yang diduga dekat dengan penguasa Aceh dan terkesan kebal hukum.

Untuk itu, Munawal mengatakan, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Kabarnya, pihak Kejati Aceh juga akan melakukan penyelidikan kepada sosok yang berinisial R itu juga.

"Iya, kalau ada perbuatan melanggar hukum tidak ada yang kebal. Kami yang sebagai aparat hukum saja nggak kebal apalagi yang lain," pungkasnya.