DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemekaran Provinsi ALA-ABAS adalah suatu kebutuhan dimana pemekaran wilayah ini akan mengcover persoalan ekonomi serta memberi dampak efisiensi terhadap layanan pemerintah terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) Wilayah Barat Selatan Fadhli Ali kepada Dialeksis.com, Senin, (7/10/2019).

"Kalau seandainya pemekaran ini terjadi, dan misalnya Nagan Raya menjadi ibukota provinsi, maka dari Nagan ke Singkil hanya 6 jam, begitu juga Nagan Raya-Aceh Tenggara cuma sekitar 6 jam. Jadi bukan hanya masyarakat dan pemerintah lebih hemat, juga jarak menjadi lebih dekat dan efisien. Kan ini menjadi salah satu tujuan dari pemekaran, efisien pelayanan dalam pemerintahan," ujar Fadhli.

Menurut dia, banyak politisi Aceh yang tidak peka dalam melihat persoalan tersebut.

Ia pun memberi contoh tentang masyarakat Singkil atau Aceh Tenggara yang harus mengeluarkan biaya besar jika harus ke ibukota provinsi. 

"Akhirnya mereka jadi apatis karena berpikir soal biaya yang harus dikeluarkan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Akhirnya, program dan bantuan ekonomi hanya bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat yang dekat dengan Banda Aceh," pungkas dia.

Selain itu, Fadhli juga menilai pembentukan provinsi baru akan memberi dampak terhadap pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur.

"Dengan terbentuknya provinsi baru ada ruas-ruas jalan yang dibiayai provinsi yang 'selesai tidak selesai'. Misalnya jalan Geumpang-Tutut, sekarang terlantar. Kemudian jalan Beutong-Nagan, sekarang belum bisa dilalui dengan baik. 

Dengan terbentuknya provinsi baru tentu ruas jalan ini yang tadinya tanggung jawab provinsi bisa menjadi tanggung jawab pusat karena statusnya menjadi jalan nasional," jelas dia.

Fadhli juga menyinggung tentang perluasan lapangan kerja. Menurut dia, pemekaran provinsi baru akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja baru.

"Provinsi baru pasti membutuhkan tenaga kerja baru, paling tidak 6 sampai 7 ribu PNS. Itu akan memberikan kesempatan yang luas terciptanya lapangan kerja yang baru," terang Fadhli.

Dari sisi politik, sambung dia, selama ini Aceh dengan jumlah penduduk 5,2 juta jiwa memiliki keterwakilan 13 orang di DPR RI. Jika pemekaran ini terjadi, kata Fadhli, kuota anggota DPR RI akan semakin bertambah. "Anggota DPD nya juga sudah pasti bertambah 100 persen. Dari aspek politik keterwakilan Aceh di jakarta akan bertambah banyak," ucap dia.

Namun, lanjut dia, ia menilai selama ini ada resistensi maindset yang berkembang seolah olah wacana pemekaran akan merusak sejarah.

"Padahal ini cuma asumsi saja. Daerah terluar seperti Simeulu yang terpencil secara otomatis akselerasi pembangunannya akan cepat jika terbentuk provinsi baru. 

Fadhli pun menegaskan ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir timur utara Aceh dengan barat selatan sangat jelas terjadi.

"Pesisir Timur Utara ada KEK, juga ada jalan tol yang realisasinya sekian persen, juga ada rencana pembangunan rel kereta api. Barat Selatan punya apa? Bahkan sampai hari ini isu pembangunan terowongan gunung geurute timbul tenggelam. Jadi menurut saya, pembentukan provinsi baru ALA ABAS sangat relevan untuk terus diperjuangkan," pungkas Fadhli.