[Foto: Biro Sekretariat Presiden]

Untuk menjaga harga barang, ia juga melibatkan peran pemerintah daerah. Setidaknya, ia sudah dua kali mengumpulkan seluruh kepala daerah yang akan dilakukan secara berkali dibarengi evaluasi setiap dua pekan sekali. 

Dia telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing untuk upaya pengendalian inflasi.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," ujarnya.

Di Jabodetabek, jika ada kenaikan harga telur ayam yang mendorong inflasi, pemerintah setempat bisa menanggung ongkos angkut untuk meningkatkan pasokan dari daerah produsen komoditas, seperti Blitar.