Presiden RI, Joko Widodo. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan memotong dana alokasi khusus (DAK) daerah yang masih doyan menggunakan anggaran belanja barang mereka untuk impor.

Jokowi meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ikut mengawasi daerah dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Bahkan, Jokowi meminta laporan secara harian.

Tak hanya akan memotong DAK, Jokowi juga mengancam akan menahan pembayaran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah jika masih banyak impor.

Berdasarkan catatan Jokowi, anggaran daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa mencapai Rp535 triliun tahun ini. Jumlahnya lebih besar dibandingkan anggaran pemerintah pusat yang hanya Rp526 triliun.

Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (CNN Ind)