DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Batalnya MoU antara Aceh dan Murban Energy terus menjadi bahan perbincangan masyarakat, tentu banyak sekali yang merasa kecewa akan hal ini.

Sebelumnya, Jubir Aceh, Muhammad MTA saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Sabtu (6/11/2021) membenarkan hal itu, terkait tertundanya penandatanganan MoU dengan Murban Energy, bahwa, MoU ini merupakan rencana bersama Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Pusat. Penyiapan Draft MoU sudah di bahas lintas Kementerian dibawah inisiatif Kemenkomarvest.

Karena ini merupakan investasi besar bagi Murban Energy, Kata Muhammad MTA, pihak Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Aceh sebagai bagian dari delegasi RI memberikan keleluasaan bagi pihak Murban Energy untuk melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi tersebut, yang mungkin masih memerlukan waktu tambahan.

Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra mengatakan, problem antara batal atau tidaknya ini memang meninggalkan tanda tanya, tapi yang jelas Investasi ini merupakan suatu hal yang penting dan sudah lama dibahas.

“Terlepas batal atau tidaknya, kedepan Pemerintah Aceh harus lebih matang untuk mempersiapkan diri membangun kerjasama-kerjasama lagi, tidak hanya dengan Murban Energy, tapi banyak mungkin dengan banyak Investor-investor lain yang mau berinvestasi di Aceh,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Selasa (9/11/2021).

Dirinya mengatakan, sebenarnya, kekecewaan ini juga sudah lama terjadi, seperti investasi yang digembor-gemborkan oleh pemerintah Aceh yang dikemudian hari selalu batal, seperti KIA Ladong.

“Makanya problem batal atau ditundanya ini, tentu ini akan mempengaruhi Investor lain untuk datang ke Aceh, ketika hari ini dikatakan ditunda, tentu satu sisi pihak Murban Energy perlu melihat atau menganalisis kembali apa yang menjadi kekurangan atau Grand Pland yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Aceh sendiri,” jelasnya.

Tapi jika bicara Investasi, Kata Reza, ini tidak bicara satu tahun atau 2 tahun tapi jangka panjang.

“Jadi seperti apa dampak eknominya atau seperti dampak yang akan didapat kedepannya,” sebut Reza.

Seharusnya, Menurut Reza, sebelum kelar hubungan kerjasama yang memang sudah jelas, alangkah baiknya jangan terlalu digembor-gembor dulu, jadi nantinya tidak akan melahirkan stigma-stigma buruk.

“Sebenarnya masyarakat juga sangat besar perannya dalam pengembangan sektor apapun di Aceh, walaupun Pemerintah Aceh yang akan menjadi ujung tombaknya. Dan sangat bisa sebenarnya, seperti pengusaha-pengusaha lokal untuk hadirkan kerjasama dengan investor-investor dari luar, mengingat SDA yang di Aceh cukup tinggi,” jelas Reza.

Hanya saja, Kata Reza, banyak yang perlu kita cermati dalam hal ini. Lanjutnya, disini harusnya masyarakat jangan terlalu cepat tergiring-giring dalam politik-politik elit, sehingga stigma masyarakat menjadi buruk.

“Pemerintah Aceh harus benar-benar serius dan dan harus siap menghadapi banyak hal, seperti investor dari negara lain. Sehingga, ditunda atau apapun kita tidak tergantung-gantung seperti ini, dan ini menjadi PR kita bersama, dan menjadi evaluasi kita semua,” pungkasnya. [ftr]