DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Aceh, Teuku Taufiqulhadi tidak setuju jika mengontraskan pemimpin yang kuat antara sipil dan militer dalam konteks politik di Aceh.

"Saya tidak setuju mengontraskan antara sipil dan militer dalam konteks politik di Aceh. Hal ini disebabkan karena keduanya bisa menjadi sumber kepemimpinan politik yang baik di Aceh," katanya.

Dalam artian, militer baik, sipil juga baik. Namun jika ada anggapan bahwa mencari pemimpin yang kuat harus melihat militer, itu pandangan yg salah. 

Menurutnya, pemimpin yang kuat itu bukan karena didukung oleh "the gun" ( senjata) melainkan pemimpin yang kuat itu adalah figur terpercaya dan konsisten dalam penegakan hukum. 

"Jika demikian maka dalam tubuh sipil juga banyak yang memiliki karakter terpercaya dan konsisten," ucapnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Senin (4/4/2022).

Lanjutnya, ia tidak melihat persoalan antara militer dengan sipil. Jika seorang sipil konsisten dan tegas, kenapa tidak sipil saja? sebaliknya jika militer itu tidak konsisten berarti dalam penegakan hukum ya sama saja bukan pemimpin yang lemah.

"Sebenarnya tidak selalu bisa dikaitkan antara militer dengan pemimpin yang kuat, orang selama ini menganggap bahwa pemimpin militer baik karena mereka kuat, ini salah satu perspektif negara berkembang," jelasnya lagi.

Mungkin militer memiliki senjata maka dianggap kuat. Pemimpin yang menghadirkan ketakutan itu tidak selalu baik, tetapi yang benar adalah pemimpin yang kuat.

Pemimpin yang kuat bisa berada dalam tubuh militer atau tubuh sipil. Ia menegaskan pemimpin Aceh jangan dikontraskan antara militer dengan sipil. 

"Yang paling penting, kita jangan mengedepankan isu tentang perbedaan militer dengan sipil. Pandangan saya militer itu sudah bisa masuk juga ke ranah sipil. Bisa jadi sipil lebih baik atau sebaliknya," pungkasnya. [AU]