Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Monalisa, S.P., M.Si. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lonjakan titik panas di kawasan gambut Indonesia, disusul kebakaran lahan di Aceh Barat, menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Aceh untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Monalisa, S.P., M.Si., menilai data tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Kemunculan api di lapangan menunjukkan ancaman karhutla di Aceh sudah nyata dan membutuhkan tindakan cepat.
“Data nasional ini harus dibaca sebagai alarm dini. Meskipun Aceh tidak masuk dalam lima provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, bukan berarti Aceh berada dalam kondisi aman. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di Aceh Barat membuktikan bahwa risikonya sudah ada di depan mata,” kata Monalisa kepada Dialeksis, Selasa (1/9/2026).
Laporan Pantau Gambut mencatat sebanyak 166.728 titik panas terdeteksi di Kesatuan Hidrologis Gambut sepanjang Agustus 2026. Jumlah tersebut melonjak 1.006,6 persen dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebanyak 15.067 titik.
Titik panas selama Agustus menyumbang sekitar 78,6 persen dari total 212.156 titik panas yang terdeteksi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Sebanyak 110.636 titik berada pada kawasan dengan fungsi lindung ekosistem gambut, sedangkan 101.520 titik lainnya terdeteksi di kawasan fungsi budidaya.
Sebaran terbesar ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 76.606 titik, Kalimantan Barat 76.558 titik, Papua Selatan 15.126 titik, Riau 14.810 titik, dan Sumatera Selatan 7.228 titik.
Monalisa mengingatkan, istilah hotspot tidak boleh langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali panas yang ditangkap sensor satelit sehingga membutuhkan verifikasi lapangan.
“Angka 166.728 bukan berarti terdapat 166.728 peristiwa kebakaran atau luas lahan yang terbakar dalam jumlah yang sama. Pemerintah perlu menjelaskan sumber satelit, tingkat kepercayaan data, kemungkinan penghitungan berulang, serta hasil verifikasi lapangan agar informasi tidak menimbulkan tafsir yang keliru,” ujarnya.
Namun, menurut Monalisa, besarnya lonjakan tetap menunjukkan peningkatan tekanan terhadap ekosistem gambut. Terlebih, lebih dari separuh titik panas sepanjang Januari“Agustus 2026 terdeteksi pada kawasan yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan ekosistem gambut.
“Ketika hotspot justru banyak muncul di kawasan fungsi lindung, hal itu menunjukkan perlindungan gambut belum berjalan optimal. Pemerintah perlu mengevaluasi kondisi hidrologi, pembukaan kanal, perubahan penggunaan lahan, aktivitas perkebunan, serta kepatuhan pemegang izin,” katanya.
Ancaman tersebut kini terlihat di Aceh Barat. Kebakaran gambut dilaporkan melanda sekitar lima hektare lahan pada dua lokasi, yakni Desa Mesjid Baro, Kecamatan Samatiga, dan Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan. Sebanyak 14 personel BPBD dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas menghadapi medan yang sulit, angin kencang, cuaca panas, dan asap tebal.
Foto udara yang dipublikasikan Meulabohnews juga memperlihatkan karhutla di wilayah perbatasan Kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan, dan Kaway XVI. Suhu sekitar 35 derajat Celsius disertai hembusan angin menyebabkan api pada lahan gambut cepat merambat.
Monalisa menjelaskan, kebakaran gambut lebih sulit dipadamkan dibandingkan kebakaran pada lahan mineral. Api dapat merambat di bawah permukaan, bertahan lama, dan kembali muncul meskipun bagian atas tanah terlihat telah padam.
Dampaknya juga tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kebakaran gambut dapat menghilangkan bahan organik tanah, merusak organisme tanah, mengganggu tata air, menurunkan produktivitas lahan, dan meningkatkan biaya pemulihan pertanian.
“Bagi masyarakat pertanian, karhutla bukan hanya persoalan asap. Kebakaran merusak sumber daya tanah dan air yang menjadi modal utama produksi. Jika berlangsung berulang, petani akan menghadapi penurunan kualitas lahan, gangguan pertumbuhan tanaman, meningkatnya serangan organisme pengganggu, dan risiko gagal panen,” jelasnya.
Dampak kesehatan mulai dirasakan masyarakat Aceh Barat. Puskesmas Cot Seumeureung mencatat 284 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama tiga bulan terakhir, terdiri atas 60 kasus pada Juni, 99 kasus pada Juli, serta 125 kasus sepanjang Agustus hingga awal September 2026.
Monalisa mendorong pemerintah membentuk sistem peringatan dini karhutla hingga tingkat gampong. Data hotspot harus dipadukan dengan peta gambut, prakiraan cuaca, kondisi muka air tanah, penggunaan lahan, dan informasi pemegang hak atas lahan.
Setiap titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, lanjutnya, harus segera diverifikasi oleh tim lapangan. Pemerintah juga perlu membuka pusat informasi yang memuat lokasi hotspot, waktu deteksi, hasil pemeriksaan, luas lahan terdampak, dan perkembangan penanganannya.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Jangan menunggu api meluas dan asap masuk ke permukiman. Patroli harus ditingkatkan, sumber air dipastikan tersedia, peralatan diperiksa, dan masyarakat peduli api di setiap gampong rawan harus diaktifkan,” tegas Monalisa.
Ia juga menilai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus dibarengi solusi yang terjangkau bagi petani. Pemerintah dapat menyediakan alat pembukaan lahan tanpa bakar, pelatihan pengolahan sisa tanaman menjadi kompos, bantuan biaya pengolahan tanah, serta pendampingan budidaya yang sesuai dengan karakter lahan gambut.
“Petani kecil jangan hanya diberi larangan atau ancaman hukuman. Mereka harus memperoleh pilihan teknologi yang mudah, murah, dan tersedia. Penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang disengaja, berulang, atau dilakukan dalam skala besar, tetapi kebijakan pencegahan juga harus memberikan jalan keluar bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Monalisa menyarankan pemulihan tata air gambut melalui pembasahan kembali, pengendalian kanal, pembangunan sumber air pemadaman, serta pengembangan komoditas pertanian yang dapat tumbuh tanpa pengeringan gambut secara berlebihan.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh kegiatan usaha yang berada di kawasan rawan. Data Pantau Gambut yang menemukan ribuan hotspot pada wilayah berizin harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan audit kepatuhan lingkungan.
“Karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman dan sosialisasi. Pemerintah harus bergerak dari penanganan reaktif menuju pencegahan berbasis data, pemulihan ekosistem, perlindungan kesehatan, dan pemberdayaan petani. Api harus dihentikan sebelum membesar, bukan setelah kerugian terjadi,” pungkasnya. [*]
Sebelumnya
